Ketua PPWI Kabupaten Pelalawan, “Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Tidak Paham UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

0
106

PELALAWAN INDEPENDENNEWS.COM — Halawa mendatangi Ruang Unit Idik III Sat Reskrim Polres Pelalawan, untuk memenuhi undangan dalam surat permintaan keterangan atau klarifikasi biasa, Jumat (26/06/2020) pagi.

Kedatangan wartawan yang akrab disapa Sona ini adalah untuk dimintai keterangan atau klarifikasi sehubungan adanya laporan pengaduan dari Abdul Nasib, SE yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan, tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Ia datang ke Polres Pelalawan dengan didampingi oleh sejumlah rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam organisasi pers Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pelalawan hingga selesai.

Seusai dimintai keterangan oleh penyidik di Unit Idik III Sat Reskrim Polres Pelalawan Sonaatulo Halawa menyampaikan bahwa ia hanya dimintai keterangan atau klarifikasi biasa atas laporan Abdul Nasib yang bertujuan untuk mencari tau siapa narasumber dalam berita yang telah ia buat.

“Saya cuman dimintai keterangan oleh penyidik atas laporan Abdul Nasib. Tujuan laporannya untuk mencari tau siapa narasumber saya dalam berita dugaan monopoli proyek itu. Tapi saya gunakan hak tolak sebagaimana dalam undang-undang pers untuk melindungi narasumber,” terangnya kepada rekan-rekan wartawan.

Sementara itu, Ketua terpilih PPWI Kabupaten Pelalawan Pranseda Simanjuntak, SH sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh Abdul Nasib atas pemberitaan Sona di media www.realitaonline.com.

“Kita sangat menyayangkan langkah Abdul Nasib dengan membuat laporan pengaduan ke kepolisian atas pemberitaan tersebut. Untuk narasumber, saudara Sona punya hak tolak untuk melindungi sumber dari beritanya dan itu sesuai aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 4 ayat 4,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pranseda menilai bahwa Abdul Nasib sepertinya tidak memahami Undang-undang Pers.

“Sepertinya Abdul Nasib tidak memahami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers itu,” katanya.

Ia menambahkan, jika memang ada masalah dalam pemberitaan harusnya ke Dewan Pers, karena salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan.(Harris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.