SDK Paparkan Rancangan KUA-PPAS 2025 dan 2026 di Hadapan DPRD Sulbar

Independennews.com | MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta ekspose awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulbar yang digelar pada Rabu (23/7/2025).

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur SDK dan diterima oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, disaksikan oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulbar.

Dalam sambutannya, SDK menegaskan bahwa penyusunan KUA Tahun 2026 telah lebih dahulu disampaikan secara garis besar kepada DPRD, dan hari ini dilanjutkan dengan penyampaian resmi Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2025.

“Kemarin saya sudah sampaikan pokok-pokok KUA untuk APBD 2026. Hari ini, saya serahkan secara resmi Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025,” ujar SDK.


Proyeksi KUA-PPAS Perubahan APBD 2025:

Pendapatan Daerah:

Sebelumnya: Rp2.104.676.581.406

Menjadi: Rp1.890.215.647.497

Turun sebesar 10,19%


Rinciannya:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): dari Rp655.461.713.238 menjadi Rp593.081.227.329

Pendapatan Transfer: dari Rp1.426.008.063.000 menjadi Rp1.295.771.891.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: dari Rp23.206.805.168 menjadi Rp1.362.529.168

Belanja Daerah:

Sebelumnya: Rp2.086.110.952.646

Menjadi: Rp1.831.921.653.024

Turun sebesar 12,18%


Rinciannya:

Belanja Operasi: dari Rp1.618.021.969.197 menjadi Rp1.451.587.479.681

Belanja Modal: dari Rp290.242.119.227 menjadi Rp195.760.285.101

Belanja Tidak Terduga (BTT): dari Rp5 miliar menjadi Rp9,1 miliar

Belanja Transfer: naik dari Rp172.846.864.222 menjadi Rp175.431.864.222


Gubernur SDK berharap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dapat dilakukan secara intensif dan tepat waktu, sehingga APBD 2026 dapat segera disahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.

“Kita harap pembahasan bisa berlangsung cepat dan tuntas. APBD 2026 harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Barat,” tutupnya.


Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua I Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya, dan Wakil Ketua III Abdul Halim, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.(mf)

You might also like