Saat Wakil Rakyat Menghina Rakyat
Redaksi
31/08/2025 14:37
.
2 min read
Independennews.com | Jakarta – Ucapan Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dalam sebuah pernyataan publik yang menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “masyarakat tolol”, memicu gelombang protes nasional yang meluas di berbagai daerah, minggu 31 Agustus 2025
Pernyataan tersebut sontak menyulut kemarahan publik dan dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang melukai hati rakyat, terutama di tengah meningkatnya kritik terhadap kinerja legislatif pasca perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak Sabtu malam (30/8), berbagai elemen mahasiswa, buruh, hingga organisasi masyarakat sipil turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran dilaporkan terjadi di Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sayangnya, dalam sejumlah aksi, bentrokan tak terhindarkan. Berdasarkan laporan lapangan, telah jatuh korban jiwa dari kalangan mahasiswa dan aparat keamanan.
Masyarakat Apresiasi Sikap Tegas DPP NasDem
Di tengah meningkatnya tensi politik dan tekanan publik, DPP Partai NasDem akhirnya mengambil langkah tegas. Dalam siaran pers resmi pada Minggu, 31 Agustus 2025, DPP NasDem menyatakan penonaktifan Ahmad Sahroni dari jabatan strategis partai sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegaduhan nasional yang ditimbulkan.
Keputusan ini disambut baik oleh publik sebagai langkah tepat dan terukur di tengah kemarahan rakyat. Banyak pihak menilai, pernyataan Sahroni tidak hanya mencederai etika demokrasi, tetapi juga menjadi triger utama meledaknya eskalasi sosial-politik pasca HUT RI ke-80.
“Pernyataan beliau sangat tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara. Saat rakyat menyuarakan kritik, justru dilabeli dengan hinaan. Ini memperlihatkan betapa jauhnya jarak wakil rakyat dari realitas rakyat itu sendiri,” ujar Ketua PJS Batam, Gusmanedy Sibagariang, Amd
Desakan Evaluasi DPR dan Rekonsiliasi Nasional
Gelombang aksi yang masih berlangsung hingga hari ini juga disertai tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI, termasuk mendesak pembentukan tim independen untuk meninjau kembali fungsi representasi rakyat di parlemen.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan agar peristiwa ini menjadi momentum rekonsiliasi nasional, bukan sekadar soal pemecatan individu, tetapi mendorong perbaikan menyeluruh terhadap wajah parlemen Indonesia.
“Kita tidak butuh wakil rakyat yang anti-kritik dan arogan. Saat rakyat kecewa, seharusnya didengar, bukan dihina,” tegas Gusmanedy di Batam
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan investigasi terkait jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa. Kapolri diminta mengusut secara transparan insiden tersebut dan menjamin bahwa proses pengamanan aksi demonstrasi tidak menimbulkan pelanggaran HAM.Tagar:
#AhmadSahroni #DPRRI #NasDem #Demokrasi #KrisisKepercayaan #ReformasiDPR #HUTRI80 #DemoNasional #KeadilanUntukRakyat
You might also like
