RDP Bersama PT OKIB, PT KIB dan Konsumen, Komisi I DPRD Batam Agendakan RDP Lanjutan

0
360
RDPU Komisi I DPRD kota Batam bersama PT OKIB, PT KIB dengan Konsumen

IndependenNews.com, Batam | Komisi I DPRD kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai perjanjian PT Oxley Karya Indo Batam dan PT Karya Indo Batam dengan Konsumen.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Budi Mardianto didampingi Sekretaris Komisi I, Lik Khai dan Anggota Komisi I, Utusan Sarumaha, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD kota Batam, Kamis (02/12/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari pihak PT Oxley Karya Indo Batam (OKIB), Gloria; Kuasa Hukum PT OKIB, Nur Wafiq; Kuasa Hukum Konsumen, Heri Hariansyah dan perwakilan dari PT One Avenue, Suandi.

Pada kesempatan tersebut, Konsumen melalui Kuasa Hukumnya, Heri Hariansyah, menyesalkan tindakan PT OKIB dan KIB yang tidak menghargai mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, pihaknya mengambil langkah dengan melakukan RDP di Komisi I dengan harapan bisa memfasilitasi tuntutan mereka.

Heri mengatakan, hasil dari rapat tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karena itu pihaknya masih akan tetap melalui proses RDP yang akan dilanjutkan beberapa waktu ke depan. Sampai akhirnya ditemukan titik terang terhadap permasalahan ini.

“Kami masih tetap dengan upaya RDP, tetapi kalau di RDP tidak ketemu, kita akan lakukan upaya hukum yang patut dilakukan. Prinsipnya kami akan lakukan apapun upaya hukum yang kami perlukan untuk melawan ini,” tegas Heri saat diwawancarai usai RDP.

Hal ini kata Heri bukan soal hanya 14 orang konsumen yang uangnya di ambil, tapi menyangkut hak orang lain. Oleh karena itu, dirinya menuntut agar PT OKIB dan PT KIB mengembalikan hak yang telah dirampas dari konsumen.

Sementara itu Kuasa Hukum PT OKIB, Nur Wafiq Warojak, mengatakan bahwa pihaknya telah menawarkan solusi kepada konsumen dengan melakukan pengalihan unit milik konsumen kepada PT Wiwoa dengan konsekuensi membayar biaya administrasi sebesar Rp. 800.000,-

Dan opsi ini telah disetujui oleh kurang lebih 400 konsumen dari total 500 konsumen melalui voting.

Menurutnya solusi tersebut merupakan opsi yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dimana pada hasil voting yang dilakukan bersama kreditur atau konsumen menyepakati untuk pindah ke PT Wiwoa.

“Jadi dalam hal ini, berlaku aturan hukum khusus yakni peraturan tentang PKBU berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 artinya kita sesuai undang undang melalui putusan pengadilan dan itu sifatnya final,” ucap Nur Wafiq.

Di samping itu, Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Budi Mardianto mengatakan bahwa rapat tersebut belum membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk itu, pihaknya berencana akan mengagendakan ulang RDPU tersebut.

“Saya pikir begini dulu hasil rapat kita hari ini, dan memang belum menemukan titik terang. Kami dari komisi I akan mengagendakan ulang RDP ini sampai akhirnya ditemukan solusi yang terbaik kepada konsumen dan semua pihak,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here