IndependenNews.com, Taput | Penyaluran pupuk 9 juta ton untuk 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara(Sumut) terungkap saat Anggota DPRD Tapanuli Utara (Taput) menjawab tuntutan aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Senin (28/3/2022)
Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan anggota GMNI Kab. Taput di gedung DPRD, mereka menyampaikan tiga tuntutan aspirasi yang sangat dibutuhkan masyarakat
Ke tiga tuntutan aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRD adalah Pertama langkanya Pupuk Bersubsidi di Kab.Taput. Kedua Menuntut Tegas Oknum Oknum Yang Mengambil Keuntungan Dari Pupuk Bersubsidi. Ketiga Langkanya Minyak Goreng dan Harga Minyak Goreng yang sangat Naik.
Ketua komisi B DPRD Taput, Mangaloi Pardede yang membidangi Pertanian menjawab tuntutan Aspirasi Mahasiswa mengatakan, sudah langsung ke Kementerian menindak lanjuti kelangkaan Pupuk.
“Pada tanggal 23 november tahun 2021, kita sudah langsung ke Kementerian untuk menindak lanjuti masalah kebutuhan Pupuk. Terutama kebutuhan pupuk di Padi sawah,” ujar Mangoloi.
Kemudian, tanggal 22 bulan Maret tahun 2022 lanjut Mangoloi, Komisi B DPRD Taput menindak lanjuti Ke Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Dalam hal ini Pupuk Iskandar Muda dan Petro kimia.
Kemudian dari tidak lanjut tersebut diketahui bahwa pengajuan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Propinsi Sumatera Utara (Sumut) ada sekitar 25 juta ton untuk 33 Kabupaten/kota pada tahun 2022. Namun yang bisa terealisasi hanya sekitar 9 juta ton.
“Jadi dari ajuan kita itu, dari 25 juta ton menjadi 9 juta ton. Otomatis Pupuk bersudsidi agak langka,” tegas Mangoloi.
Sedangkan untuk tuntutan oknum yang mengambil keuntungan dari Pupuk bersudsidi, Mangoloi mengatakan belum ada ditemukan oknum yang bermain curang. Dan untuk tuntutan no 3 ketua Komisi B tersebut menerangkan bahwa masalah tersebut merupakan masalah Nasional.
Sementara Frimus Nababan koordinator aksi unjuk rasa sekaligus Ketua GMNI Kab.Taput menyebutkan, kelangkaan pupuk Bersudsidi diakibatkan kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung pemerintah.
Sehingga kesempatan itu digunakan oknum oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat petani.
“Terkhusus pada saat ini, di desa Kami bina. Kelompok tani mengadu, mereka mendapat RDKK atau lembar hasil dari pupuk yang mereka terima. Sedangkan pendataan yang datang pada mereka, tidak sesuai dengan pupuk yang mereka terima,” ujar Frimas
Frimus juga menyinggung ketidak loyalitas pekerjaan Penyuluh pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa yang ada di Kab.Tapanuli Utara. Atas dasar itulah ada dugaan adanya oknum oknum yang bermain curang dalam penyaluran pupuk bersudsidi.
Menutup aksinya para mahasiswa tersebut memberi batas waktu 3 minggu kepada DPRD Taput, agar ke tiga tuntutan itu diselesaikan. Dan apabila dalam tiga minggu tidak dapat selesai maka mereka akan unjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak.
(Maju simanungkalit)
