DPRD dan Pemprov Kepri Sepakati PPAS 2017

0
151
Penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri. (Foto : Hms DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG, Independen Newscom-DPRD Kepri besama Pemerintah provinsi Kepri menyepakati besaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017. Dalam kesepatakan tersebut disepakati APBD-P Provinsi Kepri mengalami peningkatan sebesar 4,03 persen.

Dalam Dnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni dengan nilai sebesar Rp 3,360 triliun, maka dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 3,496 Triliun.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH mengatakan bahwa dalam Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan mengalami peningkatan.

“Peninkatan anggran tersebut sebesar Rp 135,457 Miliar,” kata Jumaga Nadeak saat penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri, Selasa, (12/09/2017), di ruang Paripurna DPRD Kepri.

Sementara itu, Jumaga menambahkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 105.711 Miliar. Jika sebelumnya Pendapatan Asli Daerah hanya Rp 1,104 Triliun, maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,210 Triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.”Katanya

Memurutnya, Kenaikan disektor penerimaan juga memicu kenaikan disektor belanja tidak langsung. Dalam APBD Perubahan ini, belanja tidak langsung Rp 109.935 Miliar atau meningkat 7,58 persen.

“Adapun belanja daerah itu antara lain : belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja bagi hasil Provinsi dan Kabupaten Kota serta pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Kabupaten dan kota.

Sedangkan Untuk belanja langsung anggaran perubahan Kepri juga mengalami peningkatan Rp 25.521 Miliar atau meningkat 1,34 persen.

“Jika dalam anggaran murni total belanja langsung Rp 1,909 Triliun, maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,935 Triliun,” terang Jumaga.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di komisi-komisi dengan mitra-mitranya. Diharapkan pengesahan APBD Perubahan ini akan dilakukan akhir bulan ini.Tandasnya

(g01)

LEAVE A REPLY