Pesan Dirjen Otda Legislatif Tak Dibolehkan Ke Luar Negeri , ini Alasannya

0
352

IndependenNews.com, Batam — Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Sumarsono dalam Negeri mengigatkan Anggota legislatif untuk tidak bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Rakernas III Adeksi) di Swissbel Hotel Batam, Selasa (6/3/18).

Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN, Kepala Daerah, dan DPRD, dijelaskan bahwa anggota dewan ke luar negeri harus mendapat izin. Apabila tetap dilakukan, akan diberi sanksi pemberhentian sementara.

“Ada satu daerah, studi ke Batam, tiga hari. Hari pertama di Batam. Kedua ketiga ke Singapura. Itu melanggar aturan, bisa kena sanksi pemberhentian. Kalau tidak penting sekali, enggak usah ke luar negeri,”ucapnya

Dalam Permendagri juga mengatur jumlah maksimal rombongan dinas ke luar negeri. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa perjalanan dinas luar negeri maksimal diikuti lima orang termasuk pimpinan rombongan.

Rombongan boleh lebih dari lima orang jika tujuannya untuk pendidikan pelatihan, perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri, atau delegasi kesenian untuk promosi daerah. Seperti yang dituliskan pada pasal 4 ayat (2).

“Kemarin Jawa Timur, pintar mengakali. Berangkat lima hari. Kotanya beda-beda, tapi tujuannya sama. Ini jangan ditiru. Kalaupun mau ke luar negeri, jangan pakai atribut DPRD. Berangkat Sabtu, Minggu. Pakai biaya sendiri,” ucapnya

Ketua pelaksana Adeksi, yang juga ketua DPRD kota Batam, Nuryanto mengaku jumlah peserta yang ikut dalam Rakernas III Adeksi ini sebanyak 930 peserta.

Sementara itu, Ketua Umum Adeksi Armuji mengatakan, anggota Adeksi ada 3.500 orang dari 93 kota. Dan tiap anggota memiliki konstituennya masing-masing. Hal ini menunjukkan kalau Adeksi punya kekuatan besar bagi Indonesia.

Tujuan Rakernas ini adalah untuk merumuskan strategi dan program Adeksi khususnya di tahun politik 2018 ini.

“Tahun ini kita memasuki tahun politik, Pilkada dilaksanakan di 171 kota, kabupaten, provinsi. Tahun 2019 kita menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Suhu politik meningkat. Tapi tergantung pada besarnya partisipasi masyarakat,” ucap Armuji.

Upaya meraih dukungan tidak selamanya mulus, banyak bibit provokasi yang dapat memperkeruh suasana. Kita sebagai panutan harus menunjukkan pilitik sehat dan mengedukasi bukan memprovokasi.

“msri Tunjukkan jati diri kita pada masyarakat. Supaya lembaga DPRD masih dihormati masyarakat. Tegasnya (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here