Pemprov Kepri Tetapkan 6 Lokasi Labuh Jangkar dan Penerimaan Jasa Labuh

0
198

 

INDEPENDENNEWS.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  menggelar rapat koordinasi penetapan 6 Lokasi Labuh Jangkar sekaligus Launching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Tanjung Balai Karimun.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad, S.E., M.M. yang dihadiri sejumlah instansi vertikal,  bertempat di aula Wan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak Kepri, Selasa pagi (09/3/2021).

Hadir dalam kegiatan itu Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Danlatamal IV) Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., Danguskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan, S.T., M.M., Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Sumantri Kuswandono, S.E., M.M., Dansatrol Lantamal IV Letkol Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto, S.E., dan Kementriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) RI.

Gubernur Ansar Ahmad yang baru dilantik Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara pekan lalu mengatakan, pekan lalu kita telah mendukung terwujudnya pelaksanaan amanah pengelolaan wilayah laut sampai dengan 12 mil laut oleh Daerah Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dapat melakukan pungutan perdana jasa labuh lay up di wilayah labuh jangkar perairan Pulau Galang.

“Pada hari ini kita akan melakukan penetapan 6 Lokasi Labuh Jangkar sekaligus Launching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Tanjung Balai Karimun,”ujarnya

Menurutnya, pelaksanaan pengelolaan wilayah laut kewenangan Provinsi berupa pemungutan jasa atas pemanfaatannya merupakan hak Daerah Provinsi sesuai wewenang atribusi yang ditetapkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pedoman pemanfaatnnya telah sejalan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, juga telah mendapatkan legal opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Pendapat Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau, Asistensi BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dan Rekomendasi BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau,” jelasnya.

Atas semuannya, Ansar menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga semoga andil semua pihak atas terlaksananya pungutan daerah provinsi ini.

“Kami doakan menjadi amal jariah yang diganjar kebaikan dunia akhirat, mengingat sumbangsihnya telah mewujudkan penambahan pendapatan daerah yang akan dipergunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” pungkasnya. (Hms/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here