IndependenNews.com, Batam | Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan pandangan Walikota Batam atas Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Batam, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan tersebut sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Batam, Ahmad Surya, dan dihadiri secara fisik oleh 29 Anggota DPRD di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (13/04/2022).
Amsakar mengatakan, terkait pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pihaknya sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Amsakar mengungkapkan, penyesuaian tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Kota Batam, dapat berjalan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.
“Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat PSI,” ucap Amsakar.
Amsakar melanjutkan, terkait pandangan fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), pihaknya sepakat bahwa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan harmonisasi dan diselaraskan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
Selanjutnya, menanggapi pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pihaknya sepakat perlunya peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat kearifan lokal dan kebutuhan daerah.
“Sementara untuk fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), kami mengapresiasi dan menyambut baik dukungan DPRD Batam untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua dan Sekretaris Pansus. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Juru Bicara Pansus mengumumkan Ketua Pansus, Ides Madri dari fraksi Golkar, dan Wakil Ketua, Tan A Tie dari fraksi Demokrat PSI.
Sementara itu, Ahmad Surya menyebutkan, setelah terpilihnya pimpinan Pansus, kemudian akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas pengelolaan keuangan daerah.
“Kemudian mereka pasti ada kunjungan kerja, konsultasi ke Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat legalnya,” tutup Surya. (SOP).
