Ketua Aspemo Iskandar Sitorus Sarankan, Dewan Pers Kembali ke Perintah UU Pers

0
905
Ketua ASPEMO, Iskadar Sitorus

Jakarta, independennews.com — Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Onlne Iskandar Sitorus, kembali melontarkan Kritik segar kepada Dewan Pers (DP),  Dia mengingatkan agar Dewan Pers tidak menabur, apalagi sampai memupuk sesuatu pernyataan terlebih kegiatan yang cenderung bisa mengarah pada penciptaan suasana perpecahan didalam masyarakat pers.

Hal ini dilontarkan Iskandar Sitorus belum lama ini dalam sebuah acara pengukuhan Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) di Pekanbru.

Dewan Pers diminta segera meralat seluruh pernyataannya terkait apa yang mereka namakan akan memverifikasi perusahaan atau media pers. Ini membuat banyak penolakan terhadap pers diberbagai wilayah Indonesia. Mereka tahu atau tidak tentang ril yang dihadapi Teman-teman pers di daerah?

Menurutnya, Bab V pasal 15 ayat 2 butir f UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,  Bahwa Dewan Pers  tidak punya kewenangan untuk verifikasi, namun pernyataan mereka jadi mengganggu pers khususnya online diberbagai daerah.

“Dewan Pers jangan jadi memposisikan diri sebagai racun pembunuh padahal seharusnya jadi pupuk pemberi kehidupan bagi dunia pers. Realita pers Indonesia, harus dipupuk sesuai jaminan perundangan. Biar menjadi lebih baik. Bukan malah dimusuhi hanya karena Dewan Pers menggunakan ukuran yang tidak berdasar perundangan.

“Ukuran yang tidak berdasar itu meresahkan. Kami melihat Dewan Pers sudah mulai dianggap menjadi seperti virus mematikan bagi pers Indonesia. Khususnya bagi teman-teman online di daerah.”Ujar Sitorus seperti dikutip dari Kobarpapua

Sambungnya, Dia berharap agar Dewan Pers Kembali Ke Posisi sebetulnya sesuai dengan Perintah UU Pers. Dari pada anggapan buruk itu terus berkembang, kami sarankan Dewan Pers kembali saja ke posisi sesuai perintah UU Pers.

“Mereka harus kukuh melaksanakan dengan baik dan benar terkait Bab V pasal 15 ayat 2 butir f UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers  yang sebetulnya memerintahkan upaya mendata perusahaan pers.”Ujarnya

Tidak sulit untuk mengaplikasikan UU Pers yang hanya 21 pasal itu, sebaiknya ditanggung-jawabpi Dewan Pers agar segera diuraikan secara rinci sehingga mudah dijadikan sebagai pedoman teknis.

Dia berharap Dewan Pers jangan salah menafsirkan makna dan Perintah Undang Undang Pers  tersebut.

“Sembari Dewan Pers punya hajat untuk mendata perusahaan pers, kami meminta agar mereka segera melakukan perintah UU Pers yakni terkait memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers.

“Kami bersedia untuk membantu Dewan Pers menyusun perintah UU Pers. Karena peraturan turunan UU Pers masih kosong, tidak ada Peraturan Pemerintah sampai keputusan Menteri. Ini sangat memalukan disaat masyarakat di bidang lain sudah mendekati sempurna.”Terangnya

Dia juga berharap agar DP Jangan melakukan penyimpangan dengan sistemik seperti menyatakan akan memverifikasi perusahaan pers. Ini menyimpang jauh dari UU Pers. Mereka hanya bisa mendata sesuai perintah UU Pers.

Sebab, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) definisi mendata adalah mengambil atau meminta keterangan yang benar dan nyata. Atau melakukan pendataan.

Itu berbeda dengan definisi verifikasi, yakni meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan. Mereka tidak punya fungsi untuk menentukan verifikasi itu. Jangan mengelabui publik.

Dia menyarankan agar DPR RI harus mencermati perilaku mereka (dewan Pers-red) . Jadi Dewan Pers harus patuh hukum agar kebijakannya dipatuhi masyarakat pers.

Jadi para pemilik media tidak akan melawan mereka ketika mereka terlihat nyata melawan UU Pers. Kami ingatkan itu sebagai masukan dari sesama insan pers. Ini model kami menegakkan patuh UU. Kami akan terus mendengungkan hal ini,’kata Iskandar.

Suber: KP

Editor: Niko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here