Karyawan Meninggal Tanpa BPJS, Sudianto Akan Laporkan PT. Marcopolo

0
122

Independennews.com, Batam – Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri, Sudianto mengatakan akan melanjutkan kasus meninggalnya karyawan tanpa BPJS di PT. Marcopolo.

“Kami akan membuat laporan dan melaporkan PT. Marcopolo atas meninggalnya seorang karyawan PT. Marcopolo yang merupakan Subcont di PT. Levian Cahaya Sukses (LCS),”ujar Sudianto kepada media Independennews usai mengikuti RDPU di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (28/04/21) kemaren.

Baca juga : Kasus Pekerja Meninggal di PT. Marcopolo Langgar UU BPJS 24 Tahun 2011, Sanksi 8 Tahun Penjara Denda 1 Milyar

Sudianto menilai kurangnya pengawasan yang diterapkan oleh PT. Marcopolo sehingga menyebabkan kecelakaan kerja berujung kematian. Ironisnya kata Sudianto, kejadian ini bukanlah yang pertama terjadi.

“Kejadian yang sama sudah beberapa kali dan karyawannya meninggal. Yang terakhir kejadian lagi pada hari Senin 19 April 2021, kurang lebih pukul 11.30 WIB, Korban bernama Calvin Alparizi PT. Marcopolo Subcont di PT. LCS meninggal dunia,” jelasnya

Baca juga : Terkesan Disembunyikan, Ketua LPM Sei Pelunggut Pertanyakan RAB PSPK di 5 Titik Pengerjaan

Sementara itu, HSE Departemen PT. Marcopolo, Alfikri Hidayat mengatakan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Graha Hermine, Kecamatan Batu Aji sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Setelah beberapa saat, staf saya melihat korban tergeletak penuh darah, dan langsung membawa korban ke RS. Graha Hermine,” ungkapnya

Menindaklanjuti hal tersebut, Sudianto mengatakan akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena korban yang meninggal belum didaftarkan oleh pihak perusahaan ke BPJS.

Baca juga : Ketua MPR RI Bamsoet Desak Polri, Kominfo dan OJK Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

“Tindakan selanjutnya, besok akan kita BAP langsung terkait permasalahan korban. Kalau bisa ini yang terakhirlah, makanya memang kita proses betul secara hukum atau pidana umum memakai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS baik itu BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan,” ungkapnya.

Tuntutan tersebut kata Sudianto, dibuat karena korban yang meninggal tidak punya BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“Itu sanksinya di UU BPJS 24 tahun 2011, 8 tahun penjara dan denda 1 milyar,” tambahnya. (SOP)

Baca juga : Kepala BP Batam Tanggapi Isu Lahan Tumpang Tindih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here