Inflasi Sumut Terkendali, Pemprov Tetapkan Peta Jalan Pengendalian 2025–2027

Independennews.com | Medan – Inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan tren membaik.

Setelah sempat menyentuh 5,32% pada September 2025 dan turun menjadi 4,97% pada Oktober 2025 secara year on year (y/y), angka inflasi kembali terkendali di level 3,96% pada November 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut periode 2025–2027.

Also Read:

KPU Medan Ambil Sumpah Dan Lantik 453 Anggota PPS

Langkah itu menjadi pedoman utama dalam menjaga pasokan, harga, distribusi, dan komunikasi yang berhubungan dengan inflasi.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Marulita Hutagalung, menyampaikan hal tersebut di ruang dekranasda di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (5/12/2025).

Also Read:

Diprediksi 100.000 Pengunjung Bakal Ramaikan Jetski World Championship Danau Toba

Poppy menjelaskan, peta jalan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025.

Di dalamnya terdapat sejumlah strategi pengendalian inflasi untuk periode 2025 hingga 2027.

Also Read:

Kejati Sumut Tahan Dua Mantan Direksi BUMN Terkait Korupsi Kapal Tunda Rp135 Miliar

Poppy menerangkan bahwa Pemprov Sumut menerapkan strategi 4K, yaitu:

1. Keterjangkauan HargaPemprov memastikan stabilitas harga dan mengelola permintaan. Programnya meliputi operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, dan perluasan Rumah Pangan Kita (RPK).

Also Read:

Dihadiri Lebih dari 200 Peserta, PWI Sumut Gelar Ujian Seleksi Penerimaan Anggota Muda dan Biasa

2. Ketersediaan PasokanAda delapan program strategis, termasuk pengembangan kawasan pangan untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah.Pada 2026, kawasan produksi padi seluas 2.000 hektare akan dikembangkan di Simalungun dan Deliserdang. Pengembangan jagung 2.000 hektare dilakukan di Simalungun dan Dairi. Sementara cabai dan bawang merah masing-masing diperluas 200 hektare di Simalungun, Dairi, Humbahas, dan Samosir.Peta jalan juga mencakup gerakan tanam dan panen serentak, pengendalian hama, penanganan dampak iklim, serta penguatan sarana penyimpanan pangan di Karo, Simalungun, Batubara, Dairi, Taput, Deliserdang, dan Humbahas.

3. Kelancaran DistribusiPemprov akan memperkuat infrastruktur, kerja sama antar-daerah, serta meningkatkan peran BUMN/BUMD, UMKM, dan koperasi dalam tata niaga pangan strategis.

Also Read:

Tahapan Pencalonan Gubernur Sumut 2024: KPU Sumut Sosialisasikan Persyaratan Baru

4. Komunikasi EfektifSetiap program membutuhkan koordinasi dan data yang akurat. Karena itu, Pemprov menggandeng banyak pihak seperti Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, PUD Pasar, pemerintah kabupaten/kota, dan distributor pangan untuk memperkuat publikasi dan informasi terkait inflasi.

Poppy menegaskan bahwa Pemprov Sumut juga mendorong peningkatan produksi ternak, perikanan, tebu, kelapa sawit, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya sebagai bagian dari pengendalian inflasi jangka panjang.

Also Read:

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Kodrat Shah Meninggal Dunia

“Semua program strategis ini kami laksanakan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan masyarakat merasakan stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Poppy. (**)

Also Read:

Komisi IV DPRD Medan Desak Satpol PP Segel Bangunan Black Owl Tanpa PBG