Implikasi Permendikbud Ristek No. 30/2021 “Penegakkan Etika dan Norma serta Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”
Redaksi
10/12/2021 15:53
.
8 min read
Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
Kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, bahkan salah satunya kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, menunjukkan sebanyak 77% tenaga pengajar kampus menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi dan 63% diantaranya enggan untuk menyuarakan sebab adanya rasa ketakutan akan mendapatkan stigma negatif.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menanggapi realitas kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kemendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek menjadi pedoman perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus.
Also Read:
Pro Kontra terhadap Pengesahan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021
● Kontra
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) hingga saat ini masih menuai pro dan kontra yang dari masyarakat. Salah satunya yang berasal dari Persyarikatan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 memiliki beberapa masalah dari aspek formil dan materiil.
Dari segi formil, Peraturan Menteri ini dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembuatannya karena pihak-pihak yang terkait dengan materi Permendikbud Ristek ini tidak dilibatkan secara meluas dan minimnya informasi dari tahap penyusunannya. Selain itu, Permendikbud Ristek ini dinyatakan tidak tertib materi muatan karena ada beberapa kesalahan terkait pengaturan yang melampaui kewenangan.
Dari segi materiil, dianggap terdapat beberapa masalah di beberapa poin pasal-pasal Permendikbud Ristek ini, seperti yang ada di Pasal 1 Angka 1 terkait kalimat “ketimpangan relasi kuasa” dan Pasal 5 Ayat (2) terkait frasa “tanpa persetujuan korban”, rumusan Permendikbud Ristek ini juga dapat memicu makna melegalkan perbuatan seks bebas yang berdasarkan persetujuan.
Faktor lain menurut Persyarikatan Muhammadiyah yang terdapat masalah materiil adalah adanya pelanggaran nilai agama dan sila ke-1 Pancasila. Kemudian, sanksi pada Pasal 19 Permendikbud Ristek terkait penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi bagi kampus yang tidak melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dinyatakan tidak proporsional.
Guru Besar IPB, Prof. Euis Sunarti juga berpendapat bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 masih membutuhkan pembenahan. Beliau berpendapat terdapat tiga poin yang harus direvisi dan pelurusan mengenai sexual consent, sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang lain, dan tidak adanya perlindungan terhadap identitas gender yang didefinisikan dapat berubah-ubah. Beliau mengatakan bahwa Permendikbud Ristek ini harus dirancang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila maupun nilai-nilai agama.
● Pro
Ungkapan pro terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas. Beliau menyampaikan ujaran dukungannya ini karena menganggap pentingnya Permendikbud Ristek ini sebagai landasan hukum untuk mengatasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Permendikbud Ristek ini karena hal ini merupakan langkah yang revolutif dan dapat menyelesaikan kebekuan permasalahan kekerasan seksual di kampus.
Selain itu, dukungannya juga diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Ujaran dukungan lain terkait Permendikbud Ristek ini juga berasal dari koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) yang menyatakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan sebuah hal strategis yang dilakukan pemerintah dalam membuktikan keseriusannya menghadapi permasalahan terkait kasus kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Hubungan antara Kekerasan Seksual dan Penegakkan Etika dan Norma
Etika dan norma tidak akan pernah meluruskan dan membenarkan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika, norma agama dan norma lainnya, serta tidak sesuai melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Also Read:
Pada umumnya untuk menegakkan norma-norma tersebut organisasi memberlakukan suatu aturan kode etik yang harus dijalankan oleh anggota organisasinya, tidak terkecuali di dalam lingkungan kampus. Kode etik di dalam lingkungan kampus menjadi alat penuntun bagi seluruh sivitas akademika untuk berperilaku dan bertindak. Jika, kode etik itu dilanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 merupakan perwujudan nyata dari adanya norma hukum. Permendikbud Ristek ini menjadi landasan hukum yang butuh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan terhadap tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pelanggaran atas Permendikbud Ristek ini akan mendapatkan sanksi secara tegas sehingga harapannya pelaku mendapatkan efek jera dan angka kekerasan seksual dapat menurun.
Keterkaitan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Kasus Kekerasan Seksual Universitas Riau
Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan sekarang ini semakin banyak bermunculan. Salah satunya yang terjadi di Universitas Riau yang terungkap pada tanggal 27 Oktober 2021 yang dialami oleh mahasiswi berinisial “L” jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kasus ini bermula pada saat mahasiswi tersebut hendak melakukan bimbingan skripsi kepada dosen berinisial “SH” yang merupakan seorang dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Keterkaitan kasus kekerasan seksual di Universitas Riau terhadap Permendikbud Ristek No.30/2021 bisa memuat ke dalam beberapa hal. Saat ini Kemendikbud Ristek menyatakan bahwa tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus kekerasan seksual di kampus.
Dalam kasus kekerasan seksual di UNRI, koordinasi antara Kemendibud Ristek dan rektor UNRI terus dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian yang mengacu pada Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021. Rektor UNRI menanggapi kasus ini dengan serius dan akan menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut untuk mewujudkan keadilan kepada korban.
Data juga menunjukkan pihak UNRI menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membuat tim khusus untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini melanggar Permendikbud Ristek Pasal Pasal 5 ayat (2) huruf C, D, dan L. Pelaku mengucapkan kata-kata merayu kepada korban tanpa persetujuan, seperti mengatakan “I Love You”. Pelaku juga menatap korban dan meminta untuk mendongakan kepalanya yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban. Kemudian, pelaku juga menyentuh, memegang, dan mencium tanpa persetujuan korban yang mana hal ini tampak jelas dari tindakan pelaku yang menggenggam bahu dan kepala korban, serta mengusap kepala korban pada saat itu.
Pasca terjadinya insiden tersebut, berdasarkan data yang telah didapatkan saat ini korban mengalami ketakutan dan trauma berat. Oleh demikian, jika mengacu pada Permendikbud Ristek No.30/2021, korban berhak mendapatkan penanganan yang tertulis pada Pasal 10 yaitu pemulihan korban dan Pasal 11 yaitu bentuk penanganan korban seperti, konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani.
Hal ini membutuhkan persetujuan korban atas segala penanganan yang akan diberikan, namun persetujuan ini bisa diwakilkan kepada orang tua/wali korban jika korban berada di situasi dan kondisi yang tidak bisa memberikan persetujuan. Saat ini korban masih dilanda rasa takut dan trauma berat, maka sesuai dengan Permendikbud Ristek korban patut diberi penanganan berupa pemulihan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 20, yaitu pemulihan seperti tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan/atau bimbingan sosial dan rohani.
Berdasarkan Pasal 12, sebagaimana korban masih berstatus sebagai mahasiswa maka berhak untuk mendapatkan jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan ari pelaku atau pihak lain, jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, dan lain-lain.
Sanksi dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 tentang pengenaan sanksi administratif karena pelaku merupakan seorang pendidik. Jenis sanksi yang dapat diterima pelaku tercantum pada Pasal 14 yang terdiri dari teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf (sanksi ringan), diberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan (sanksi sedang), dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik (sanksi berat).
Sanksi juga dapat diberikan kepada pihak Universitas Riau jika terbukti tidak melakukan penanganan kasus ini sesuai yang tercantum pada Pasal 19. Sanksi yang dapat diberikan adalah penghentian bantuan keuangan kepada pihak UNRI dan penurunan akreditasi untuk perguruan tinggi.
Data diri Penulis
Nama: Fadilla Ashifa
No Telp : 081383353270
Referensi Artikel
Setiawan, R. (2021, November 11). Ijtima Ulama MUI Minta Nadiem Cabut/Revisi
Permendikbud PPKS. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/ijtima-ulama-mui-minta-nadiem-cabut-revisi-permendikbud-ppks-glh7
SuaraMuhammadiyah. (2021, November 8). Terdapat Masalah Formil dan Materil, Muhammadiyah Kritisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Retrieved from suaramuhammadiyah.id: https://suaramuhammadiyah.id/2021/11/08/terdapat-masalah-formil-dan-materil-muhammadiyah-kritisi-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021/
Nurita, D. (2021, November 12). Dukung Permendikbud 30, Menteri Agama Yaqut: Sangat Revolutif. Retrieved from nasional.tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1527824/dukung-permendikbud-30-menteri-agama-yaqut-sangat-revolutif/full&view=ok
Ihsan, D. (2021, November 16). Profesor IPB Ini Tolak Permendikbud Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi. Retrieved from kompas.com: https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/16/105738471/profesor-ipb-ini-tolak-permendikbud-kekerasan-seksual-perguruan-tinggi?page=all
KULSUM, K. U. (2021, November 30). Puncak Gunung Es Kekerasan Seksual di Kampus. Retrieved from Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/30/puncak-gunung-es-kekerasan-seksual-di-kampus
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf . diakses pada 30 November 2021
Komahi FISIP UNRI. 2021. 04 November. Kronologi Kekerasan Seksual di Kampus UNRI. [Video]. Twitter. https://twitter.com/KOMAHI_UR/status/1456140195472965634
Kompas.com. 2021. 5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri,
Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka. https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all . diakses pada 04 Desember 2021
You might also like
