Hingga 2024 Mendatang, Kepri Butuh 3.964 Tenaga Pendidik Dengan 38 Formasi

0
70

 

Independennews.com, Tanjungpinang – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur H. T. S. Arif Fadilah menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurniawan. Rapat tersebut berlangsung di Aula Wan Seri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepulauan Riau Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin sore (15/02/21).

Pertemuan tersebut terlihat dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Plt Sekretaris BNPP H. Suhajar Diantoro, Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Muhammad Sjahri Papene, sejumlah Kepala OPD, sejumlah FKPD serta perwakilan Ombudsman.

Pada kesempatan itu Arif membahas beberapa agenda terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Masa Pandemi, Evaluasi Seleksi Pelaksanaan CPNS dan PPPK Tahun 2021, Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak.

Dikatakan Arif, Pemprov Kepri telah melakukan pemetaan kesesuaian tugas pokok dan transformasi jabatan dalam implementasi reformasi dan birokrasi. namun masih ada Perangkat Daerah yang belum melakukan pemetaan dikarenakan banyaknya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) administrasi.

“Kita masih menunggu penyempurnaan revisi peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang akan dirumuskan oleh Kemenpan RB sebagai landasan proses penyetaraan jabatan pada tahun 2021,” ujar Arif.
Arif mengungkapkan penyelenggaraan pelayanan publik tetap terlaksana secara efektif melalui pelaksanaan E-Government daring seperti Simanja, Sijempol, Siap dan Silat. “Sistem E-Government yang diterapkan dapat memangkas proses birokrasi sehingga pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien” jelasnya.

Terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Pemerintah Provinsi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus teliti dalam melakukan refocusing kegiatan maupun realokasi anggaran agar sesuai dengan target yang sudah direncanakan. “Ini memerlukan pemahaman dan penyamaan persepsi dari seluruh SKPD, karena pengaruh beberapa indikator akan membuat target yang sudah direncanakan tidak tercapai, ”tegasnya

Menurut Arif, mengubah metode kegiatan dan keterbatasan akses jaringan telekomunikasi dibeberapa daerah menjadikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

Terkait pelaksanaan rekruitmen CPNS dan PPPK Tahun 2021, Arif menuturkan telah mempersiapkan anggaran serta ruangan Computer Assisted Test (CAT). Pemprov sendiri mengajukan usulan kebutuhan sebanyak 1.044 formasi Guru disesuaikan dengan jumlah kebutuhan Guru sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.964 orang
“Kita sudah mengirim usulan kebutuhan CPNS 2021 sebanyak 62 formasi kemudian yang masuk dalam verifikasi 38 formasi,” ungkapnya.

Selanjutnya terkait pelaksanaan program E-KTP, Arif menyampaikan beberapa kendala yaitu perekaman KTP elektronik yang belum sinkron, keterbatasan Blanko KTP, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kependudukan.

Terakhir terkait Pilkada serentak tahun 2020 se-Provinsi Kepulauan Riau. Arif mengatakan semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik dengan Gerakan Pilkada Sehat seperti launching Gerakan 5 juta masker guna mewujudkan Pilkada Sehat. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti pendistribusian logistik karena cuaca di Pulau terluar, masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP serta terdapat petugas KPPS, PPK dan pengawas yang reaktif Covid-19.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here