Gubsu Bobby Nasution Dorong Peran Orang Tua di Sekolah Lima Hari
Togar BJ Sibagariang
04/07/2025 15:34
.
2 min read
Independennews.com | Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa penerapan lima hari sekolah akan dimulai pada tahun ajaran baru tahun 2025.
Program itu hanya berlaku untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (3/7/2025).
“Kita ingin ada satu sampai dua hari di mana orang tua ikut terlibat dalam kegiatan anak. Jangan sampai setelah program ini diterapkan, semua siswa justru sibuk ikut bimbingan belajar (Bimbel),” kata Bobby.
Dalam kesempatan itu, Bobby menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi proses pembentukan karakter anak.
Bobby juga mendorong para Bupati dan Walikota untuk mengkaji kemungkinan penerapan lima hari sekolah di tingkat SD dan SMP, yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Silakan dikaji apakah lima hari sekolah bisa diterapkan dari SD sampai SMP. Apa manfaat dan tantangannya,” ujarnya.
Selain program lima hari sekolah, Bobby juga menyinggung program sekolah gratis di Sumut.
Ia meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk segera merealisasikan program tersebut, yang menurutnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Bobby pun mengungkapkan rencananya membangun sekolah unggulan di Kepulauan Nias.
Targetnya, lima sekolah unggulan akan dibangun secara bertahap di Sumut.
Also Read:
“Target kami lima sekolah. Satu sekolah unggulan per tahun,” ucapnya.
Program lima hari sekolah tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Sumut.
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan Gubernur.
“Kami mendukung program baik yang digagas Pak Gubernur,” kata Erni.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumut sudah mulai mempersiapkan implementasi program lima hari sekolah.
Persiapan tersebut meliputi penyusunan kajian akademik, diskusi internal dan lintas sektor, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, survei publik, hingga pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.
FGD tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Bupati dan Walikota, perwakilan Kementerian, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, akademisi, rektor perguruan tinggi, pimpinan yayasan pendidikan, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya. (**)
You might also like
