Gegara Pemberitaan Pengerjaan PSPK di Sagulung, Beredar Isu Camat dan Lurah Mau Benturkan Warga Dengan Wartawan

0
259
Foto : Salah satu foto pelaksanaan Semenisasi yang dinilai banyak kejanggalan (Insert_red)

 

INDEPENDENNEWS.COM , Batam – Pengerjaan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung, Disinyalir menjadi ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain itu pengerjaan PSPK di beberapa Kelurahan di Kecamatan Sagulung ini juga diduga melakukan banyak pelanggaran administrasi, dan juga diduga melakukan pembodohan dan pembohongan publik.

Dimulai dari adanya dugaan melakukan kecurangan, terhadap ketebalan bangunan pengerjaan semenisasi pada pelaksanaan PSPK di RW 012 Kelurahan Sei Pelunggut, beberapa waktu lalu.

Dimana saat itu, diduga ada unsur kesengajaan dari pelaksana kegiatan melakukan kecurangan untuk mencari keuntungan baik secara personal, maupun secara berkelompok, lewat cara mengurangi ketebalan semenisasi yang sudah ditentukan.

Adanya temuan dugaan kecurangan dengan cara mengurangi ukuran ketebalan bangun semenisasi tersebut, sempat membuat Ketua Karang Taruna Kelurahan Sei Pelunggut marah terhadap pelaksana kegiatan dilokasi pengerjaan RW 012 Sei Pelunggut.

Waktu itu Tugiran selaku Ketua Karang Taruna Sei Pelunggut, atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Way, mengatakan, akan membongkar semua bentuk kebobrokan pelaksanaan PSPK di Kelurahan Sei Pelunggut.

“Dengan masalah pengerjaan itu saya tidak terima. Misalnya kalau ketebalan semenisasi itu direncanakan 15 cm, kalau mau mencuri pun boleh mencuri, tapi intinya 13 cm atau 12 cm itu masih memadai. Tapi kalau cuma 8 cm saya tidak terima,” ucap Ketua Karang Taruna Sei Pelunggut, sesudah melakukan pengukuran ketebalan semenisasi bersama-sama dengan pihak Fascam, dengan disaksikan oleh pengurus Pokmas, Faskel, dan juga disaksikan oleh banyak warga sekitar dilokasi pengerjaan di RW 012 Kelurahan Sei Pelunggut, Kamis 1/4/2021 lalu.

Lanjutnya, “Selama ini LPM dan Karang Taruna Kelurahan Sei Pelunggut tak pernah tahu, yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Selain itu selama ini pengerjaan pembangunan milik Pemerintah di Kelurhan Sei Pelunggut tidak ada papan tanda (Plang proyek-red) baru-baru ini lah ada papan tanda,” ucap Tugiran.

Perihal tidak adanya pemasangan papan informasi (plang proyek) sebagaimana yang disampaikan oleh Tugiran, masih juga ditemukan di beberapa Kelurahan lainnya di Sagulung.

Seperti misalnya pengerjaan PSPK di RW 28 Kelurahan Sei Langkai, pengerjaan PSPK di RT 06 RW 01 di Kelurahan Sagulung Kota, pengerjaan disana ditemukan masih tidak menggunakan plang proyek.

Perihal tidak ditemukannya plang proyek dilokasi pengerjaan RW 28 Perumahan Nusa Batam tersebut, Chandra, Lurah Sei Langkai terkesan bungkam terkait hal tersebut.

Bahkan selain itu, diketahui juga pengerjaan PSPK di Kelurahan Sei Langkai ini menggunakan bakisting secara bergantian. Atau dengan kata lain, penggunaan bakisting satu untuk semua titik pengerjaan.

Mengenai penggunaan satu bakisting untuk semua pengerjaan di Kelurahan Sei Langkai ini, Lurah Candra juga terkesan lebih memilih bungkam dan tidak sedikitpun bersedia memberikan penjelasan, atas pertanyaan wartawan yang dikirimkan melalaui pesan beberapa waktu lalu.

Berbeda halnya lagi dengan pelaksanaan kegiatan PSPK di Kelurahan Sagulung Kota. Dimana menurut Dian Rangga, Lurah Sagulung Kota, bahwa terkait tidak adanya plang proyek kegiatan di Kelurahan Sagulung Kota, bukan merupakan kesalahan dari pelaksana kegiatan.

Pasalnya menurut penjelasan dari Lurah Sagulung Kota, Rabu (21/4/2021) bahwa papan kegiatan sudah dibayarkan kepada pihak BPJS. Maka jika dilokasi kegiatan tidak ditemukan plang kegiatan, hal tersebut menurutnya bukan merupakan kesalahan dari pihaknya atau pihak pelaksana kegiatan.

“Kalau mengenai plang kegiatan, saya sampaikan ke bapak, itu kemarin sudah saya tanyakan juga, makanya saya agak kecewa, karena tiba-tiba Sagulung Kota diliput. Saya tanyakan ke Pokmas itu sudah dibayarkan, yang mencetak plang nama kegiatan, itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi mereka belum memberikan,” jelasnya.

Sedangkan terkait pengerjaan yang menggunakan puing-puing sisa bangunan, Dian Rangga menyampaikan, bahwa hal tersebut harus lebih dahulu diketahui dari ukuran pengerjaan.

Menurutnya, jika ukuran pengerjaan sudah mencapai ukuran yang ditentukan, maka selanjutnya sisa material dapat dilanjutkan meski tidak lagi sesuai RAB atau spesifikasi bangunan.

“Kalau mengenai pengerjaan kita harus sama Pokmas juga lah, kalau sama saya, saya kan hanya administrasi saja. Nanti bapak tak puas jawaban saya. Karena jika berhubungan dengan masalah teknis, itu sama pekerjanya,” jawabnya.

Lanjutnya, ” Karena namanya pekerjaan seperti ini saya tidak tahu itu kondisinya. Apakah dia sudah melewati batas ketentuan, misalnya yang ditentukan ini 80 meter, apakah dia sudah melewati 80 meter atau belum? Kalau sudah lewat, itu kan sah-sah saja,” ucap Dian Rangga menanggapi penggunaan sisa bangunan, atau penggunaan puing-puing bangunan dalam pengerjaan proyek PSPK di RT 06 RW 01 Kelurahan Sagulung Kota.

Terkait penggunaan sisa bangunan, atau puing-puing bangunan tersebut, sejauh ini belum dapat dipastikan. Apakah penggunaan puing-puing sisa bangunan pada pengerjaan PSPK di RT 06 RW 01 tersebut digunakan sebelum batas pengerjaan yang ditentukan, atau kah sudah berada diluar batas yang ditentukan.

Bahkan lebih jauh lagi, dimana dalam pelaksanaan kegiatan PSPK yang sedang berlangsung saat ini, beberapa pelaksana kegiatan yang ada di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung, terkesan sulit untuk memperlihatkan RAB pembangunan. Sehingga dengan sulitnya mendapatkan RAB, menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

Sebenarnya apa yang salah dengan pembagunan PSPK ini? Atau apa yang sedang disembunyikan pada RAB tersebut, sehingga masyarakat terkesan tidak diperkenankan untuk melihat atau mendapatkan salin dari RAB tersebut.

Sehingga pengerjaan PSPK ini terkesan sulit diawasi, dan juga terkesan jauh dari transfaransi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here