DPRD KKA Gelar Paripurna LKPj Bupati Anambas TA 2018

0
20

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan Pertanggung jawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan penyampaian Ranperda Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pada 9 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat DPRD Anambas.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Imran dan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, Kaban Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas Eko Des, Sekretaris Bina Sastra Kabupaten Kepulauan Anambas Rio Rizal, para Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan
OPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris SH dalam penyampaiannya mengatakan, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun 2018 sesuai hasil audit BPK RI, bahwa pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 826.203.547.568,75 sampai dengan akhir tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 837.725.038.534,17.

Pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari beberapa item antara lain pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan, dan lain lain PAD yang disahkan.

Berikut uraian pendapatan dan belanja daerah yakni Pendapatan transfer pusat dana bagi hasil dianggarkan sebesar Rp 692.360.892.002, sampai akhir tahun 2018 anggaran terealisasi sebesar Rp 716.579.765.341. (103,50 Persen). Transfer pemerintah pusat lainya dianggarkan sebesar Rp 43.487.568.000, terealisasi 100 Persen. Transfer pemerintah Provinsi sebesar Rp. 36.686.174.894 terealisasi sebesar Rp. 34.974.162.215 .Bantuan Keuangan Provinsi diangggarkan sebesar RP. 10.159.668.124 sampai akhir anggaran 2018 terealisasi Rp 0.

Lain lain pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 876.478.488.458 sampai akhir tahun 2018 trealisasi sebesar Rp 831.402.394.223. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 36.686.174.894 sampai akhir 2018 teralisasi sebesar Rp 34.374.154.215 . Lain lain pendaptan daerah yang sah atau pendapatan hibah dana Bos RP 7.563.000000 terealisasi sebesar Rp 7.504.705.261.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 876.478.488.458 sampai akhir 2018 terealisasi Rp 831.402.394.223.

Sementara itu, Ketua Bapaperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Julius menyampaikan, bahwa ada 3 perusahaan yang aktif melakukan corporate Sosial Responsibility (CSR) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Premier Oil, Medco Energy dan Star Energy.

Semua program sosial yang dilakukan 3 perusahaan tersebut sudah tercatat dan terdata di Balitbangpeda tahun 2018. Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki APBD yang kecil dilihat dari APBP tahun 2014 yaitu hanya sebesar 17, 24 miliar. Pada tahun 2017 juga Neraca anambas mengalami defisit sehingga kemandirian keuangan anambas mengalami kerentanan.

“Dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat pemerintah melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, akan tetapi karena cepatnya pertumbuhan penduduk diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pemerintah tidak dapat mengembangkan daerah hanya dari APBD.

Adapun data yang tercatat saat ini yaitu wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 59 usaha bersekala industri yang terdaftar dan 6 usaha yang berskala ringan, data tersebut di dapat di PTSP. Perkembangan CSR untuk pembangunan sangat optimal dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas salah satunya mengajak perusahaan untuk membangun wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.” jelasnya (Az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.