Independennews | Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).
Dalam forum perencanaan pembangunan tersebut, Ipuk memaparkan arah kebijakan pembangunan Banyuwangi tahun 2027 yang akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, serta penguatan sektor pariwisata berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dihadapkan pada situasi global yang penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok global, serta meningkatkan tekanan inflasi,” ujar Ipuk.
Selain dinamika global, sejumlah isu strategis nasional juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian global.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada percepatan penurunan kemiskinan ekstrem serta pengurangan angka stunting sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia yang berkualitas.
Ipuk juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi melalui program hilirisasi, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta digitalisasi sektor-sektor produktif. Selain itu, peningkatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan juga menjadi fokus pembangunan.
“Pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian utama dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Ipuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat berbagai tantangan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, mari kita melihat ke depan dengan optimisme. Kita harus mampu menyikapi setiap tantangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk menstimulasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Banyuwangi menetapkan delapan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2027.
Delapan prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata berkelanjutan serta program UMKM Naik Kelas, hingga peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami menerapkan kebijakan larangan pembangunan bangunan permanen di atas lahan sawah. Kebijakan ini sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden,” jelas Ipuk.
Dalam rangka penguatan SDM yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga meluncurkan program Banyuwangi Progresif, yaitu program beasiswa yang difokuskan pada bidang kesehatan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang mampu memberikan solusi kreatif bagi pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan lainnya mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif, penguatan ketahanan bencana, serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.
“Untuk infrastruktur, kami menargetkan penyelesaian perbaikan jalan poros antar kecamatan. Salah satu keluhan terbesar masyarakat saat ini adalah kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, sisa kekuatan fiskal daerah akan kami fokuskan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan lancar,” tegas Ipuk.
Musrenbang RKPD 2027 tersebut diikuti secara luring dan daring oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, dan kepala desa se-Banyuwangi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, serta berbagai unsur masyarakat mulai dari kalangan akademisi, tokoh lintas agama, budayawan, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Di akhir sambutannya, Ipuk berharap forum Musrenbang tersebut mampu menghasilkan gagasan dan solusi terbaik untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi.
“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, baik hari ini maupun di masa yang akan datang,” pungkas Ipuk.
(Har/*)