Bupati Ipuk: Banyuwangi Siap Berkontribusi, Ditunjuk Jadi Piloting Digitalisasi Bansos Nasional

Independennews.com | Banyuwangi – Pemerintah pusat resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) untuk pelaksanaan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berbasis portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif.

Program ini digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari upaya membangun Digital Public Infrastructure (DPI) untuk sistem perlindungan sosial yang lebih efisien dan terintegrasi.

Penunjukan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang dihadiri oleh jajaran Tim Digitalisasi Bansos Nasional, Jumat (20/7/2025). Hadir dalam pertemuan itu antara lain Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology Rahmat Danu Andika, serta perwakilan dari Kemendagri dan Kemensos.

Also Read:

Sekda Kota Blitar Ajak Ormas Ciptakan Sinergitas Dan Solidaritas Demi Wujudkan Blitar Keren

Menurut Cahyono, Banyuwangi dipilih karena memenuhi sejumlah indikator strategis.

“Banyuwangi memiliki rekam jejak kuat dalam transformasi digital pemerintahan, ditopang indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik dan komitmen kepala daerah yang kuat,” ujarnya.

Also Read:

Rumah Sahriya Janda Tua Roboh Tanpa Sebab

Ia menambahkan, portal Parlinsos akan mengintegrasikan data lintas kementerian seperti identitas kependudukan digital, biometrik autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform. Melalui sistem ini, masyarakat bisa mengakses proses pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran bantuan secara digital, mandiri, dan aman.

Sementara itu, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa tahun ini sistem tersebut akan mulai diuji coba.

Also Read:

Peringatan Isra Mi’raj 1446 H, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Santuni Puluhan Anak Yatim

“Dengan digitalisasi ini, bantuan seperti PKH dan BPNT akan disalurkan lebih tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari tumpang tindih data. Ini awal dari sistem seleksi otomatis berbasis teknologi,” tegasnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik penunjukan Banyuwangi sebagai daerah percontohan, dan menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi.

Also Read:

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Tinjau Seleksi Jagoan Tani 2023 ‘Masuk Bisnis Model’

“Kami siap menjadi bagian dari perubahan. Semangat digitalisasi ini sejalan dengan misi kami dalam memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, sistem digital ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan penyaluran bansos selama ini, seperti ketidaktepatan sasaran dan lemahnya dampak bantuan terhadap kesejahteraan penerima.

Also Read:

Pemkot Blitar Gelar Dialog Interaktif dan Pembinaan LPMK: Mengenal Peran dan Fungsi Mitra Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

“Jika bansos tepat sasaran, warga akan lebih berdaya dan berpeluang keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.

Program Digitalisasi Bansos ini dijadwalkan mulai diterapkan pada September 2025, dimulai dengan dua program prioritas: PKH dan BPNT. Jika sukses, cakupan program akan diperluas secara nasional.
(Hari/)*

Also Read:

Program Sekardadu Banyuwangi Terus Bergulir, Dorong Kesadaran Pelajar Jaga Kebersihan dan Kelestarian Sungai