BP Batam sesuaikan Tarif UWTO, 20 Tahun Tak Pernah Naik

0
1490
Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro

Batam-Menteri Koordinator Bidang perekonomian selaku Ketua Dewan kawasan
Perdanganan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Darmin Nasution meminta
badan pengusaha (BP) Batam untuk segera menyelesaikan masalah pengelolaan
lahan tidur seluas sekitar 7.000 hektar, selain menawarkam kepada investor
lahan baru yang masih tersisa sekitar 2.000 hektar.

“Justru yang 7000 hektar itu yang harus diselesaikan lebih dahulu.
pengelolaan lahan yang terkatung katung ini harus segera di-enforce. Pasang
pengumumannya di koran lengkap dengan nomor PL (penetapan lahan) nya. lantas
panggil pemiliknya. dari situ akan ketahuan mana yang masih serius membangun
sesuai penetapan lahan yang sudah diberikan dan mana yang tidak. Kalau tidak
serahkan kemabali kepada Negara.” Kata Darmin saat menerima Pejabat BP Batam,
Minggu (16/10/16) di kediaman resmi Menko Perekonomian di Jakarta.

Menurutnya penyelesaian maslah tersebut bagian dari kinerja BP Batam, yang
penting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat,”Kata
Darmin

Lanjuntnya, Permasalahan lahan mengemuka karena berdasarkan hasil audit badan
pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), temuan terbanyak adalah
pengalokasian lahan yang terjadi sebelum pengurus baru BP batam yang
dipimpin Hatanto Reksodipoetro sejak tanggal 5 April 2015 lalu.

Selain masalah lahan, Bp batam juga mengajukan daftar tarif baru sewa lahan
sebagai tindak lanjut terbitnya peraturan menteri keuangan nomor
148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tanggal 30 september 2016. Dalam pasal
33 PMK tersebut, disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 15 hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Ketua BP batam, hatanto Reksodipoetro mengatakan penyesuaian tarif baru untuk
meningkatkan daya saing Batam di tingkat internasional. “penerimaan BP batam
adalah PNBP (penerimaan Negara Bukan pajak) yang akan digunakan kembali
untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan. Jangan lupa,
penyesuaian tarif sewa penggunanan lahan belum pernah dilakukan sejak tahun
1997. hapir 20 tahun tak pernah berubah,’Ujar Hatanto

“Kenaikan tarif UWTO ini bukan inisiatif pengurus Bp Batam, melainkan
merupakan tidak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada
tahun 2013 .” Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada tahun 2015,” ujar
Hatanto

Lebih jauh Hatanto mengatakan BP Batam menjamin penyesuaian tarif ini sudah
dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain azas keadilan dan kepatutan,
kontinuitas pembangunan batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat .”
kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak pada masyarakat berpenghasilan
rendah. tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan Kavling
siap bangun (KSB), justru turun dibandingakan tarif lama.

karena itu hatanto berharap, seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor
, pengusaha. Jangan lupa, kawasan batam sudah ditetapkan sebagai kawasan
startegis nasional dan tugas utama BP batam adalah membangun Batam serta
menarik investasi, baik untuk industri dan perdagangan maupun pariwisata,”
tuturnya (hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here