Rp142 Juta untuk Toilet SD di Bonan Dolok Disorot, Publik Pertanyakan Rasionalitas Anggaran
Redaksi
22/04/2026 12:50
.
2 min read
Independennews.com | Humbang Hasundutan – Pembangunan fasilitas toilet di SD Negeri Bonan Dolok, Kecamatan Lintong Nihuta, menjadi sorotan tajam masyarakat. Anggaran sebesar Rp142.800.000 dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik bangunan yang tampak sederhana di lapangan.
Sejumlah warga mempertanyakan rasionalitas penggunaan anggaran tersebut. Dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah, pembangunan seharusnya mampu menghadirkan fasilitas yang lebih layak, berkualitas, dan representatif. Namun kenyataan di lapangan justru memunculkan keraguan publik.
“Kalau melihat bentuk bangunannya, sulit diterima akal jika anggarannya sampai Rp142 juta. Harus dibuka secara rinci, jangan sampai menimbulkan kecurigaan,” ujar seorang warga setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025. Namun hingga saat ini, kualitas fisik yang terlihat dinilai belum mencerminkan besaran anggaran yang digelontorkan.
Sorotan tidak hanya tertuju pada hasil pembangunan, tetapi juga pada proses perencanaan dan penggunaan anggaran yang dinilai belum transparan. Publik menilai, keterbukaan informasi menjadi hal mutlak untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara.
Dalam konteks regulasi, penggunaan anggaran negara wajib mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta prinsip keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori penyimpangan keuangan negara yang dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui instansi terkait, khususnya dinas pendidikan dan pihak pelaksana proyek, untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian anggaran, spesifikasi pekerjaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.
“Ini uang negara, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai ada kesan pemborosan atau bahkan dugaan penyimpangan,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait besaran anggaran maupun detail pelaksanaan proyek tersebut.
Publik kini menunggu transparansi dan klarifikasi. Jika tidak, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi isu serius yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan.
(Jumpa Manullang)
You might also like
