Utang Tembus 6000 T Akibat Pandemi, Kemenkeu: Kita Relatif Lebih Baik Dari Negara Lain

0
138
Foto : Ilustarsi

Independennews.com, Jakarta– Pemerintah Indonesia hingga Desember 2020 tercatat memiliki utang sebesar Rp. 6.074,56 triliun yang terdiri dari Rp. 5.803,2 triliun utang luar negeri dan Rp. 271,36 triliun utang dalam negeri.

Jumlah utang yang fantastis tersebut lantas membuat rakyat bertanya-tanya, mampukah pemerintah membayarnya? jika tidak, apa resikonya?

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah punya rekam jejak gagal bayar, karena pemerintah selalu berupaya menjaga rasio utang tetap sehat.

“membengkaknya utang pemerintah adalah akibat pandemi Covid-19 yang menghantam semua negara. Pemerintah perlu banyak uang untuk menangani Covid dan memulihkan ekonomi,” ujar Yustinus saat menjadi pembicara seminar online di Kantor Staf Presiden, Selasa (23/02/21) dilansir kompas.com.

Yustinus mengungkapkan, bahwa secara tahunan dari 2015 utang pemerintah relatif stabil, namun penarikan utang menjadi lebih besar di tahun 2020 karena Covid-19.

Kemenkeu mencatat, selama 2020 pemerintah berutang sebesar Rp 1.226,9 triliun. Sedangkan 3 tahun sebelumnya selalu dibawah Rp 500 triliun yaitu pada 2017 pemerintah berutang Rp 422 triliun, 2018 sebesar Rp 372 triliun dan 2019 sebesar Rp 437 triliun.

Yustinus mengklaim, catatan utang pemerintah Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Misalnya defisit fiskal 2020 yang sebesar 6,1% terhadap PDB, negara lain banyak yang lebih besar defisit fiskalnya. Lalu proyeksi IMF atas rasio utang RI terhadap PDB sebesar 38,5% di 2020. Menurut Yustinus proyeksi itu paling rendah se-ASEAN.

“Di ASEAN penambahan utang kita paling kecil dan setelah kita bandingkan ternyata kita relatif lebih baik. Utang itu adalah tanggung jawab negara, yang akan dibayar melalui pemasukan dari kegiatan ekonomi termasuk pajak” ujar Yustinus.

Ia juga menegaskan, besarnya utang pemerintah tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Saat ini porsi utang lebih aman, karena mayoritas berasal dari utang, bukan pinjaman.

“Kebalik, kalau dulu pinjaman lebih besar dari utang sehingga ada isu kedaulatan. Sekarang isu kita adalah utang itu 86%, pinjaman hanya 14%,” tandasnya. (Sum : Kompas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here