Unsur Pimpinan DPRD KKA Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

0
85

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas menggelar Rapat Paripurna tentang pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Kepualauan Anambas masa jabatan 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua sementara DPRD KKA, Imran. Kegiatan tersebut dilaksanakan Pada hari Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Gedung DPRD KKA.

Pengucapan Sumpah dan Janji unsur Pimpinan DPRD KKA masa jabatan 2019-2024 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Natuna. Adapun unsur pimpinan yang diangkat sumpahnya yakni HASNIDAR Jabatan Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, SYAMSIL UMRI jabatan sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, dan FIRDIAN SYAH jabatan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Pelantikan ketiga unsur pimpinan DPRD KKA tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 878 Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019.

Turut hadir dalam acara pelantikan itu yakni Asisten I Pemerintah Kepulauan Riau samsil Raja Eliza M.M, Wan Zuhendra Wakil Bupati KKA, AKBP Jonoto Sik Kapolres Anambas, Kapten Laut (PM) R. Eko Dandenpomal Lanal Tarempa, Mayor Laut (T) Arif Budiman Danlanudal Palmatak, Erizal Abdillah Kemenag KKA dan para OPD dan Ketua Komisi DPRD KKA.

Pada kesempatan itu, Plh Gubernur Kepri Isdianto dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses dan semoga dalam menjalankan tugas yang amanah dan penuh kebijaksanaan.

“Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai upaya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kepala Daerah dan DPRD menjalankan mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dengan demikian baik kepala daerah maupun DPRD sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Fungsi legislasi merujuk kepada pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Sebuah Perda harus menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah bukan justru menambah masalah, yang kesemuanya diarahkan untuk memenuhi kesesuaian dengan perangkat peraturan yang lebih tinggi.

Fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk selalu menempatkan alokasi dana yang berorientasi pada Pro-Poor (pemberantasan kemiskinan), Pro-Job (perluasan lapangan kerja), Pro-Growth (peningkatan pertumbuhan) dan Pro-Environment (pelestarian alam dan lingkungan), serta selalu mengingat dan mentaati akan pentingnya untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum yang berlaku.

Kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang baru diharapkan agar dapat menjaga keharmonisan antara Pimpinan dan Anggota DPRD lainnya sehingga fungsi dan tugas-tugas DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berjalan dengan baik.

Dikatakan Isdianto bahwa DPRD Kabupaten merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi DPRD dan Bupati harus dapat bekerjasama karena DPRD – Pemerintah Daerah merupakan mitra sejajar yang saling mendukung dan bersinergi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Melakukan koordinasi dan kemitraan terutama didalam menetapkan APBD dan penyusunan Perda, menetapkan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah seperti; meningkatkan kualitas hidup rakyat, ketersediaan lapangan kerja, penciptaan dan perbaikan infrastruktur, kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat, menumbuh kembangkan budaya dan membangun generasi muda yang mapan, haruslah senantiasa ditingkatkan, juga menjaga kesinambungan pembangunan dengan berpedoman kepada RPJMD. Tentunya program yang telah ditetapkan tidak lepas dari dukungan DPRD guna terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment.

Memaksimalkan APBD untuk program-program pembangunan yang bersifat prioritas, strategis jangka panjang.
Segala tindakan dan keputusan yang diambil harus bermuara untuk kepentingan rakyat bukan lagi untuk kepentingan partai politik, sekelompok orang maupun konstituen.” papar Isdianto

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang juga sekaligus pimpinan rapat Imran mengatakan bahwa pelantikan unsur pimpinan DPRD KKA ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Anggota DPRD sebelum memangku jabatan sebagai Anggota DPRD harus mengucapkan sumpah yang akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Natuna.

“Atas nama Anggota DPRD periode 2014-2019 mengucapkan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas banyak hal-hal yang kurang berkenan baik di sengaja maupun tidak disengaja.” ujarnya

Lanjut Imran, pelantikan sumpah janji Anggota DPRD Kab. Kepulauan Anambas dan Pembacaan SK Gubernur Nomor 878 Tahun 2019 tentang peresmian pemberhetian anggota DPRD periode 2014 – 2019 dan pembacaan SK Gubernur Nomor 878 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPRD kabupaten Natuna Periode 2019-2024. (Az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.