DPRD Kepri Sahkan Perda Tatib Pemilihan Wakil Gubernur Kepri

0
123
Ketua pansus DPRD Kepri , dalam paripurna pengesahan Tatib Pilwagub

TANJUNGPINANG, Independen News.com -DPRD Kepri sahkan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tara Cara/Tatib (Tata Tertib) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, dengan sisa jabatan 2016-2021 menjadi Peraturan DPRD Kepri.

Pengesahan rancangan peraturan daerah terkait Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur Kepri, Sisa Jabatan 2016-2021, ditetapkan setelah dievaluasi oleh DPRD Kepri, semetara Persetujuan Paripurna DPRD Kepripada tanggal (28/08/2017) dalam agenda laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan DPRD, sekaligus Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan DPRD Kepri yang Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak SH.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa dengan selesainya Tatib ini, maka DPRD dapat memulai proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan (Panlih). Panlih ini akan segera melakukan verifikasi berkas calon yang sudah diusulkan partai pendukung melalui Gubernur.

“Kita berharap agar proses pemilihan ini dapat berjalan lancar dengan terpilihnya Wagub baru,” kata Jumaga, pada Rapat Paripurna DPRD, Senin, (28/08/2017)

Jumaga menegasakan bahwa Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib didampingi oleh seorang wakil, mengingat beratnya tugas sebagai kepala daerah. Beban Gubernur sangat berat sebab berhadapan dengan DPRD dan harus berada ditengah-tengah masyarakat. Ditengah keterbatasan itu, diperlukan peran seorang wakil Gubernur.

“Kita minta kepada partai pengusung, melalui Gubernur untuk segera menyampaikan nama calon. Panlih ini bertugas hingga terpilihnya Wakil Gubernur.”kata Jumaga

sementara itu, Ketua Pansus Pemilihan Wagub Surya Makmur Nasution mengatakan tata tertib pemilihan ini berisi 13 BAB dan 39 Pasal yang nantinya dijadikan acuan menjalankan pemilihan dan telah disetujui oleh Kemendagri.

“Secara umum, rumusan tatib telah sesuai dengan peraturan perundangan. Namun ada frasa dan kalimat yang harus dirubah. Pansus sudah melakukan perubahan dan harmonisasi,” kata Surya.

Salah satu pasal yang ditambah ialah mengatur soal sanksi bagi calon yang mengundurkan diri. Dalam pasal 35 ditambahkan pasal yang berbunyi, dalam hal salah satu Cawagub tidak hadir, harus disertai surat keterangan dari lembaga yang berwenang.

Pasal berikutnya adalah jika Cawagub tidak hadir saat pemilihan, maka Cawagub dan partai pengusung akan diberi sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku. sedangkan proses verifikasi berkas calon, Panlih akan kembali mengecek kelengkapan berkas. Jika ditemui kekurangan berkas, maka diberikan waktu selama tujuh hari melengkapinya.

“Ada tiga ekomendasi Pansus DPRD Kepri yakni segera membentuk Panlih setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD Kepri menjadi peraturan DPRD Kepri, agar dapat melakukan sosialisasi terhadap peraturan DPRD Kepri kepada masyarakat, dan sebelum pelaksanaan hari pemilihan, agar melakukan persiapan dan simulasi.”katanya

 

(g01)

 

 

LEAVE A REPLY