Tantimin SH MH Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi Atas Putusan PN TBK memberikan hak Jawab atas berita :” Lili Turut Tergugat di Siram Oli, Sertifikat Tanah Gagal disita”

0
479
Poto : Tantimin SH MH

Batam, Independennews.com –Tantimin SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dalam Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (PN TBK) memberikan hak Jawab atas pemberitaan Independennews.com pada Senin, 9 Desember 2018, berjudul : Lili Turut Tergugat di Siram Oli, Sertifikat Tanah Gagal disita.

Berikut ini hak jawab seperti dalam surat hak jawab yang dikirim Tantimin SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dalam Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (PN TBK), Selasa (11/12/18)

Hak Jawab:

Bahwa Kami, Tantimin SH MH selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dalam Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (PN TBK) sangat keberatan atas pemberitaan Independennews.com yang berjudul : “Lili Turut Tergugat disiram Oli, Sertifikat Tanah Gagal disita” karena pemberitaan tersebut tidak berimbang, tidak akurat, tidak profesional dan tidak sesuai dengan fakta2 yang sebenarnya.

wartawan hanya berpedoman pada keterangan sepihak dari Kuasa Hukum Termohon Eksekusi. Oleh karena itu, Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi/Penggugat dalam perkara perdata no 13/Pdt.G/2015/PN TBK dengan ini mengunakan Hak Jawab atas pemberitaan media Group Independennews.com dan Silabuskepri.co.id tersebut yang terbit tgl 9/12/2018 sbb :

1. Bahwa Lili / Hena) bukan Turut Tergugat dalam perkara Perbuatan Ingkar Janji No 13/Pdt.G/2015/PN.Tbk yg telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa pada hari Jumat tgl 7/12/18 Pengadilan Negeri (PN) TBK melaksanakan Sita Eksekusi di rumah kediaman Termohon Eksekusi Kolianto, di Toko Siang, jln nusantara no 19 03/02, TBK, atas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di pegang oleh Kolianto dalam perkara tersebut karena Kolianto sudah di aanmaning (teguran) oleh Ketua PN TBK utk diserahkan kepada PN TBK namun Termohon Eksekusi Kolianto tidak mau menyerahkan kepada PN Tbk, sesuai amar Putusan PN TBK no 13/PDT.G/2013/PN.TBK.

3. Bahwa PN TBK melakukan Sita Eksekusi di rumah kediaman Termohon Eksekusi Kolianto, Toko Siang, namun Kolianto dan istri nya Lili justru mendatangi ruko Pemohon Eksekusi utk membuat kekacauan, merusak barang2 milik Pemohon Eksekusi serta menganiaya keluarga Pemohon Eksekusi. Lili menyerang keluarga Pemohon eksekusi, menyirim benda cair ke arah Keluarga T
Pemohon Eksekusi, sehingga keluarga Pemohon Eksekusi melakukan tindakan pertahanan diri dan kebetulan disamping tempat keluarga Pemohon Eksekusi berdiri ada minyak oli, sehingga secara spontanitas keluarga Pemohon Eksekusi mengambil minyak oli yg di dekat nya untuk menghalau Lili/hena namun sangat disayangkan oli tsb mengenai badan istri Termohon Eksekusi, Lili/Hena.

4. Bahwa keluarga Pemohon Eksekusi tidak punya niat utk melukai apalagi menyiramkan minyak oli ke arah Istri Termohon Eksekusi namun karena merasa terancam sehingga secara spontanitas melakukan hal tetsebut. Justru patut dipertanyakan apa alasan nya sehingga Termohon Eksekusi Kolianto dan istri mendatangi ruko milik Pemohon Eksekusi padahal pada saat itu PN TBK sedang melakukan upaya paksa Sita Eksekusi surat SKT di rumah Termohon Eksekusi, Kolianto.

5. Bahwa pada juru sita PN TBK sedang membacakan surat Penetapan Ketua PN Tbk, ternyata Lili/Hena menyerobot surat Penetapan Ketua PN TBK tersebut bahkan mau mengoyaknya namun berhasil di ambil kembali oleh Panitera PN TBK, sehingga Panitera PN TBK meminta petugas keamanan (polisi) untuk menangkap Lili/hena, tindakan Lili tersebut jelas2 ada tindakan yg melanggar Pasal 211-212 KUHPidana sehingga Panitera memerintahkan petugas keamanan utk menangkap Lili.

6. Bahwa Termohon Eksekusi Kolianto telah mengunakan hak nya yaitu mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dan keberatan atas sita Eksekusi kepada Ketua PN TBK, sehingga seharusnya Termohon Eksekusi harus mentaati PutusanPengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa pembelian tanah oleh Termohon Eksekusi adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga PN TBK dalam Putusan nya menyatakan bahwa surat pelepasan hak no 50 yg dibuat di Notaris Zulkainein antara Tergugat I dan Turut Tergugat (Kolianto) tidak sah dan tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat.

CC.
1. Ketua PN TBK
2. Ketua IWO Kepri.
3. Pemohon Eksekusi

( Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.