Suhu Politik di Pemalang Memanas! Wakil Ketua DPRD Aris Ismail: “Kami Siap Ditinjau dan Dievaluasi, Gedung Dewan Milik Rakyat”
Redaksi
30/08/2025 16:46
.
3 min read
Independennews.com | Pemalang – Suasana politik di Kota Ikhlas kembali menghangat. Setelah sebelumnya mencuat rencana aksi besar-besaran oleh Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu yang dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025, kini giliran Organisasi Kemasyarakatan Grib Jaya DPC Kabupaten Pemalang yang menyuarakan protes terbuka.
Dengan mengusung tema:
“Saatnya Bergerak, Bersama Datangi Gedung Wakil Rakyat”,
Grib Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke Gedung DPRD Pemalang dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar:
Hari/Tanggal: Senin, 1 September 2025
Waktu: Pukul 09.00 WIB – hingga tuntutan dipenuhi
Tempat: Gedung DPRD Kabupaten Pemalang
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan DPRD yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, khususnya terkait besarnya anggaran tunjangan perumahan dan biaya kunjungan kerja (kunker) anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD Aris Ismail Tanggapi Langsung: “Silakan Tinjau Kinerja Kami”
Menanggapi rencana aksi yang digagas oleh Grib Jaya, H. Aris Ismail, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Ia menyambut baik kritik dan ajakan untuk meninjau langsung kinerja para wakil rakyat.
“Silakan saja. Kantor dewan adalah rumah rakyat. Justru bagus, agar masyarakat bisa melihat langsung bagaimana kami bekerja sebagai wakil rakyat,” ujar Aris Ismail kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).
Lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa tunjangan dan fasilitas DPRD adalah bagian dari sistem anggaran yang sah, namun dirinya tidak keberatan jika hal itu dikritisi dan dievaluasi publik.
“Berkaitan dengan tunjangan, silakan masyarakat menilai secara langsung. Yang penting, aksi tetap damai dan tidak anarkis,” imbuhnya.
Tunjangan dan Kunker DPRD Jadi Sorotan: “Rp 1,2 Miliar Terbuang Percuma?”
Ketua DPC Grib Jaya Pemalang, Muliadi, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan rakyat terhadap pola pemborosan anggaran DPRD. Ia menyoroti besarnya biaya kunjungan kerja dewan yang dinilai tidak berdampak langsung pada kepentingan publik.
Also Read:
“Setiap kunjungan kerja bisa menelan biaya hingga Rp 400 juta. Jika dilakukan tiga kali dalam sebulan, berarti sekitar Rp 1,2 miliar uang rakyat habis tanpa manfaat yang jelas,” kata Muliadi, Jumat malam (29/8/2025).
Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masyarakat.
Also Read:
“Semua itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat Pemalang,” tambahnya.
“Kami Bukan Tamu, Kami Pemilik Gedung Itu”
Muliadi menegaskan bahwa saatnya masyarakat bangkit melawan praktik politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Ia menyampaikan bahwa Gedung DPRD dibangun dari pajak masyarakat, dan karena itu rakyat berhak datang dan menyampaikan aspirasinya dengan layak.
“Kami, Grib Jaya bersama rakyat Pemalang, akan menyampaikan protes langsung di depan Gedung DPRD. Gedung itu dibangun dari uang rakyat. Maka sambut kami dengan hormat, karena kami inilah pemilik sejatinya,” tegasnya.
Aksi ini menjadi penanda semakin kuatnya arus protes publik terhadap kebijakan DPRD yang dianggap tidak transparan dan tidak pro-rakyat. Dalam situasi ini, semua pihak diharapkan menjaga kondusivitas, membuka ruang dialog, dan menjadikan kritik sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.(AL)
You might also like
