Independennews.com | Pemalang – Dalam rangka menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pemalang bersama berbagai elemen masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cipta Kondusifitas yang berlangsung di Ruang Gadri, Pendopo Kabupaten Pemalang, Minggu (31/8/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, S.E., M.M., Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif S., Hub. Int., Wakil Bupati Nurkholis, S.H., M.Si., Ketua DPRD Pemalang Drs. H. Martono, M.A., Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setya Permana, S.I.K., S.H., M.M., Kajari Pemalang Muib, S.H., M.Li., serta para tokoh agama, pimpinan ormas, LSM, dan perwakilan komunitas masyarakat.
Pemerintah dan Aparat Buka Ruang Aspirasi
Dalam sambutannya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka ruang dialog dan audiensi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Kami sepakat mengedepankan langkah dialogis. Jika ada potensi aksi massa, kepala desa akan dilibatkan dalam menjaga objek vital. Patroli skala besar juga akan digencarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setya Permana menilai kondisi keamanan di Pemalang masih dalam kategori kondusif. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Mulai malam ini, Polres akan meningkatkan patroli malam dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dandim: Aksi 1 September Dibatalkan, Tapi 4 September Perlu Diwaspadai
Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif S. menyampaikan bahwa sejumlah rencana aksi unjuk rasa dari beberapa ormas telah resmi dibatalkan, termasuk aksi yang semula dijadwalkan pada 1 September 2025. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa masih terdapat potensi aksi lanjutan yang direncanakan berlangsung pada 4 September 2025.
“Stabilitas keamanan sejauh ini terkendali. Tapi kita tidak boleh lengah. Semua elemen—dari atas sampai akar rumput—harus terlibat menjaga situasi. Penjagaan kantor perlu ditingkatkan, kendaraan dinas diamankan, dan yang terpenting adalah satu persepsi: menjaga kondusifitas,” ujarnya.
Kajari: Sampaikan Aspirasi Secara Beradab
Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Muib, S.H., M.Li., dalam pernyataannya mengimbau agar masyarakat menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan tidak membahayakan ketertiban umum.
“Penyampaian aspirasi secara terbuka sangat rentan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi. Kami mendorong agar aspirasi disampaikan melalui mekanisme audiensi resmi atau surat tertulis, bukan melalui aksi jalanan,” tegasnya.
Ormas Nyatakan Komitmen Jaga Pemalang Tetap Damai
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat yang hadir seperti NU, Muhammadiyah, FKUB, Grib Jaya, PSHT, dan PMII Pemalang, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah. Beberapa ormas bahkan telah menginstruksikan anggotanya untuk tidak mengikuti aksi-aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
“Kami berharap Pemalang tetap aman dan damai. Mari bersama-sama kita cegah potensi konflik yang dapat memicu kerusuhan,” tutur salah satu perwakilan ormas.
Konsensus Bersama: Jaga Stabilitas, Buka Dialog
Rakor ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa kondusifitas Kabupaten Pemalang adalah tanggung jawab kolektif. Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan akan terus menjalin komunikasi intensif serta membuka ruang dialog, guna mencegah potensi instabilitas sosial-politik akibat provokasi dan disinformasi.
(AL)