Sampaikan 4 Ranperda, Bupati Anambas: Berharap Segera Diproses Sesuai UU

0
40
Foto : Bupati Anambas Abdul Haris Bersama Unsur Pimpinan DPRD Anambas

IndependenNews.com, Anambas | DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menggelar Rapat Paripurna penyampaian 4 (empat) Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda), Selasa (11/01/2022) bertempat di Gedung DPRD Anambas.

Keempat Ranperda disampaikan oleh Bupati Anambas, Abdul Haris diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041, Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah 2022–2026.

Dalam pidatonya, Abdul Haris mengatakan tujuan penataan ruang wilayah KKA adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kepulauan perbatasan NKRI yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas serta industri ramah lingkungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 69 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Terkait Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota, Jangka waktu penetapan Perda RTRW adalah 2 bulan dari persetujuan substansi ATR/BPN.

“Persetujuan substansi atas Ranperda Anambas Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KKA Tahun 2021–2041 dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2021, sehingga Ranpeda RTRW Ini menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan,” jelasnya.

Selanjutnya terkait Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Abdul mennyebutkan, Pemkab KKA telah mengeluarkan Perbup No. 23 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perbup nomor 42 tahun 2019.

Namun, dengan dasar hukum dari kebijakan tersebut hanya didasarkan pada peraturan Bupati. Oleh karena itu melalui pembentukan perda ini, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Anambas terus meningkat.

Sementara terkait Ranperda Pariwisata, Pemkab Anambas menetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan daerah.

“RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di KKA. lebih lanjut RIPPARKAB Anambas ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Anambas,” terangnya.

Mengakhiri pidatonya, Abdul berharap 4 RANPERDA tersebut dapat segera diproses dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(RS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here