Polemik Simpang Barelang, Sarumaha: Jangan Hanya Memikirkan Penataan Kota Lalu Gusur Masyarakat

0
144

IndependenNews.com, Batam | Polemik pelebaran jalan Simpang Barelang, Batam, Kepulauan Riau hingga saat ini masih terus bergulir. Pasalnya, 118 kepala keluarga yang terdampak pembangunan bundaran tersebut masih menuntut ganti rugi dari pemerintah.

Dalam beberapa waktu, saat warga mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Batam, warga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah. Alih-alih diberikan ganti rugi, warga dibuat semakin cemas karena adanya wacana rencana pembangunan tahap kedua yang diprediksi akan berdampak kepada ratusan rumah warga yang masuk ke dalam Kampung Tua Tembesi Lestari.

Informasi tersebut didapatkan oleh warga dari pihak pemerintah dan membuat warga cemas dan meminta penjelasan serta solusi dari pemerintah jika sewaktu-waktu rumah mereka yang masuk ROW jalan harus digusur.

“Harapannya, pemerintah memberikan penjelasan dan keterangan serta solusi atas dampak pembangunan itu, karena masyarakat berhak mengetahui dan berhak dikasih tau terkait keterangan serta solusi dari dampak pembangunan tersebut,” ucap Ketua DPRD Batam usai RDP bersama warga, Rabu, (27/07/2022).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I Dewan DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengaku sependapat dengan konsep penataan kota yang direncanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam karena sudah berhasil mengurai kemacetan di Simpang Barelang.

Namun kata dia, pemerintah juga tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk pembangunan tahap kedua. Menurutnya, hal penting yang harus diutamakan adalah mengakomodir masyarakat yang digusur untuk kemudian dilakukan penataan ulang.

“Saya kira dengan keadaan jalan yang saat ini ada di Tembesi, itu sudah membantu mengurai kemacetan, sehingga kalau terjadi pelebaran sampai row 100, saya kira saat ini belum sangat mendesak, artinya biarkan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya,” ucap Sarumaha saat diwawancarai di Ruang Serbaguna DPRD Batam, Kamis (04/08/2022).

Sarumaha menilai bahwa masalah ini tidak terlalu sulit bagi pemerintah. Hal ini mengingat bahwa Walikota Batam, Muhamad Rudi juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemegang kuasa penuh atas lahan di Batam.

“Jangan hanya memikirkan penataan kota lalu menggusur masyarakat, tapi tidak memperhatikan nasibnya setelah penggusuran. Saya kira tidak terlalu sulit kalau kepala BP Batam menyayangi masyarakat,” tuturnya.

Di samping itu kata Sarumaha, masyarakat juga bersedia untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) jika nanti rumahnya dialokasikan. Oleh sebab itu, dirinya menilai bahwa sangat disayangkan jika pemerintah tidak memberikan perhatian kepada masyarakat.

“Jadi sangat disayangkan kalau seandainya tidak memberikan perhatian kepada masyarakat yang memang terkena dampak penggusuran,” pungkasnya. (SOP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here