Permudah Akses BMM Subsidi Bagi Nelayan, Gubernur Ansar dan Perwakilan Menteri Teken MoU

0
94

IndependenNews.com,Kepri | Pemerintah terus memberikan kemudahan akses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara khusus bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan. Dengan kemudahan itu, diharapkan para nelayan tidak akan kesulitan memperoleh BBM.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko usai menyaksikan Penanadatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi bagi para Nelayan bertempat di Hotel Marriott Kota Batam Provinsi Kepri, Jum’at (24/6).

“Kegiatan kali ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penyaluran BBM solar bersubsidi bagi nelayan yang ada, agar mereka menerima solar bersubsidi secara benar dan tepat,”ujar Moeldoko

Menurutnya persoalan BBM jenis solar bagi nelayan, banyak terjadi permasalahan. Mulai dari keberadaannya yang tidak tersedia, persoalan kelangkaan hingga permasalahan lain seperti telambat dan tidak tersedia stok di tempat stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

“OLeh Karena itu, Kita tidak mau persoalan ini terus terjadi, terlebih hal ini terus menjadi isu keraop terjadi. Karenanya kita hadir disini duduk bersama untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini, ” tegas Kepala KSP Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi yang menghadirkan pemateri dari Tenaga Ahli Utama KSP Dr Alan Koroptan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementiran Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurahman, Direktur Perencanaan PT Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso.

Terungkap dari hasil diskusi bahwa saat ini ada kurang lebih 2,7 juta nelayan kecil yang tersebar diseluruh Indonesia. Merekalah yang harus dipriorotaskan untuk mendapatkan subsidi solar.

“Hanya saja, kita perlu mendata jumlah nelayan kecil khususnya yang memiliki kapasitas kapal tangkap dibawah 5 Gros Ton (GT). Mengingat jenis kapal ini tidak diwajibkan berijin. Sehingga kita butuh data riil, berapa sebenarnya jumlah nelayan pemilik kapal dibawah 5 GT tersebut,” katanya.

Untuk kepemilikan kapal ukuran 10 GT, 20 GT hingga 30 GT secara umum pun dikategorikan nelayan kecil juga, keberadaan mereka tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi. Karena memiliki kecukupan dana untuk membelinya.

Kendati demikian pemerintah dan masyarakat tetap berharap, dengan berbagai kebijakan yang terus dilakukan, persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak terjadi lagi. Sesuai dengan tema “Gigih Layani Negeri Solusi Bagi Rakyat”. Dimana kita saat ini telah mengeluarkan program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan (Kartu Kusaka) khusus bagi nelayan.

“Mudahan-mudahan program Kartu Kusuka para nelayan tidak akan kesulitan lagi mendapatkan BBM solar bersunsidi. Karena sasaranya adalah mereka nelayan kecil di bawah 5 GT, ” ujar Tenaga Ahli KSP Alan Koroptan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh masing-masing perwakilan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pertamina Patra Migas, BPH Migas, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Walikota Bitung, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Maluku Tengah dan Bupati Cilacap yang diwakili oleh Asissten Ekonomi dan Pembangunan.

(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here