Penyidikan Dugaan Pencatutan KTP Bukti Dukungan Calon Independen Tanpa Izin Dihentikan, Bawaslu : Kesepakatan Gakkumdu

0
318

BATAM, INDEPENDENNEWS.COM–Penyidikan Pencatutan KTP/Identitas tanpa izin pemilik, yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam sebagai syarat untuk maju sebagai pasangan calon Kepala Daerah melalui jalur independen, akhirnya dihentikan.

Dihentikannya laporan tersebut adalah hasil dari keputusan Centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari tiga lembaga penegak hukum Pemilu di Kota Batam, yakni Badan Pegawasan Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan dan Kepolisian.

Pihak Bawaslu Batam menjelaskan, kasus pencatutan KTP tanpa izin yang merupakan syarat untuk maju dari jalur independen adalah tindakan pidana Pemilu.

BACA JUGA :Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto Akui Sistem Zonasi  PPDB Banyak Kelemahan

“Setelah kita mendapat laporan dari warga terkait adanya pencatutan KTP tanpa izin, langsung kita plenokan dan memeriksa beberapa saksi. Kita menilai ini adalah pelanggaran pidana pemilu. Tapi setelah kita rapatkan dengan Gakkumdu, timbul kesimpulan bahwa masalah ini tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” kata Komisioner Divisi Hukum, Humas dan Hubal Mangihut Rajagukguk,SE., MM, Selasa (14/07/2020).

Mangihut menjelaskan, bahwa keputusan dihentikannya perkara tersebut bukan atas keputusan Bawaslu Batam. Melainkan keputusan tersebut adalah hasil dari keputusan Gakkumdu. “Dihentikannya laporan warga bukan wewenang dan keputusan Bawaslu Batam. Tapi hasil dari keputusan Gakkumdu,” jelasnya.

BACA JUGA : Perangi Covid-19, bright PLN Batam Salurkan Bantuan APD Tenaga Medis

Mangihut menilai, pihaknya telah mendorong supaya kasus tersebut lanjut ke tahap penyelidikan. Akan tetapi, pihak dari penyidik beralasan tidak mendapat siapa pemberi KTP tersebut.

“Dasarnya Gakkumdu menghentikan laporan tersebut dikarenakan pihak penyidik tidak bisa mengetahui siapa pemberi KTP tersebut kepada calon. Dalam berkas yang kita periksa, tidak ada disebutkan siapa yang memberi KTP dan siapa yang akan dipidanakan,” pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Bosar Hasibuan selaku Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, dimana dari Bawaslu telah mengumpulkan berkas-berkas terkait kasus tersebut. Namun hal tersebut tidak berpengaruhi jika dari Gakkumdu sendiri mengatakan laporan Pencatutan KTP tanpa izin tidak memiliki unsur pelanggaran Pilkada.

BACA JUGA : Gelar Gathering, Kepala Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan Theo Adrianus Purba : Media Mitra Kerja

“Selama tahap verifikasi faktual calon independen, kita mendapat 4 laporan yang masuk, dan semua kita terima dan registrasi. Perlu kami jelaskan bahwa setiap menerima laporan, kita selalu didampingi oleh pihak Centra Gakkumdu. Artinya dalam hal pengambilan keputusan di Centra Gakkumdu, apabila satu lembaga saja tidak sependapat atau beranggapan bahwa tindak pidana itu belum memenuhi unsur, maka laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan,” kata Bosar.

Dalam hal ini, lanjut Bosar, pihak Bawaslu Batam tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri.

“Kita dari pihak Bawaslu Batam sudah memberikan klarifikasi dan pemaparan fakta-fakta bahwa laporan tersebut sudah masuk dalam ranah dugaan pidana pemilu, namun di Centra Gakkumdu ada yang menyampaikan bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Artinya keputusan tersebut bukan hanya keputusan dari Bawaslu. Kita sudah perjuangkan namun di Centra Gakkumdu berpandangan lain,” tutur Bosar.

Bosar menjelaskan, dasar dihentikannya laporan pencatutan KTP tanpa izin dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama di Centra Gakkumdu.

“Dasar dihentikannya laporan tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama di Centra Gakkumdu,” katanya kepada Silabuskepri saat ditemui di Kantornya. Selasa (14/7/2020).

Bawaslu sendiri telah menerima laporan tersebut dan melakukan register. Artinya kata Bosar, Bawaslu sudah melakukan kajian-kajian dugaan terkait tindak pidana pemilu. Namun di forum rapat Centra Gakkumdu ada yang beranggapan lain, sehingga kasus ini dihentikan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza menjelaskan keputusan bukan wewenang Bawaslu Batam. Namun adalah keputusan dari Gakkumdu kota Batam.

“Terkait laporan pencatutan KTP inisial (DBT dan IKD) dihentikan di tahap proses rapat Gakkumdu tahap kedua, jadi bukan Bawaslu yang memutuskan menghentikan tapi Gakkumdu,” pungkas Reza. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here