Pemekaran RT VIII Dinilai Langgar Perwako Batam No 22 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 9

0
309

BATAM, Pemekaran Rukun Tetangga (RT) VIII di Rukun Warga (RW) VI Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung dinilai melanggar Peraturan Walikota (Perwako) Batam No 22 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 9.

Pasalnya dalam Perwako sangat jelas dikatakan, “Jika masa bhakti pengurus RT berakhir dalam masa persiapan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, maka masa bhakti Pengurus RT dapat diperpanjang sampai selesainya pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA, agar tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran dan kesuksesan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan PEMILU, PILPRES dan/atau PILKADA dimaksud”.

Parahnya lagi, bahwa pemilihan dan penetapan Ketua RT VIII di RW VI, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, bukan merupakan pemilihan Ketua RT yang habis masa priode atau masa bhaktinya. Melainkan pemekaran RT baru dilingkungan RW VI Kelurahan Sei Lekop.

Mengenai adanya informasi pemekaran RT VIII di RW VI Kelurahan Sei Lekop, mendapat bantahan dari Maizon Ketua RW VI. Kepada wartawan Kamis (05/11/2020) Maizon mengaku tidak tahu. “Nggak tahu saya pak, saya pun tak dapat info,” jawabnya.

Bahkan lebih jauh Maizon mengaku bahwa hal tersebut tidak berada dilingkungan RW VI yang dipimpinnya. “Nggak tahu saya pak..tentang yang bpk tanya kan itu..tanya aja kelurah pak ,mungkin dia tahu, kalau di lingkungan saya tak ada, seperti yang bpk sampaikan itu..,” tulis Maizon pada pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada wartawan.

Selain Ketua RW VI, bantahan yang sama juga datang dari Sekertaris Lurah (Seklur) Kelurahan Sei Lekop, saat ditanya terkait adanya pemilihan atau pemekaran RT di RW VI. “Untuk sajauh ini belum ada pak (pemekaran-red),” jawab Seklur Kelurahan Sei Lekop.

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Lanaja lurah Sei Lekop. Kepada wartawan Lanaja menjelaskan bahwa yang terjadi di RW VI bukan pemekaran RT, melainkan RT pindahan dari daerah lain. “Bukan pemekaran, mereka pindahan dari Sharilla. Kebetulan disana pak Faigi Hulu itu RT…jd diusulkan untuk APBD perubahan ada anggarannya terpaksa hrs kita tambah 1 RTRW 06,” tulis Lanaja menjelaskan.(Ls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here