Pembagian Minyak Tanah Tidak Merata, Kantor Desa Kote Disegel Warga

0
357

LINGGA, INDEPENDENNEWS.COM–Kantor Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga disegel warga akibat pembagian jatah minyak tanah yang tidak merata. Namun penyegelan kantor Desa Kote tersebut tidak berlangsung lama.

Pasalnya beberapa jam kemudian atas pertimbangan dan konsultasi sesama masyarakat, aparatur Desa, maupun pihak keamanan, serta pejabat Pemkab Lingga, akhirnya kantor tersebut kembali dibuka dengan pertimbangan agar kantor Desa dapat melayani masyarakat. Peristiwa itu terjadi, pada hari, Senin (27/7/2020). Aksi masyarakat setempat bermula karena adanya anggapan Aparat Desa tidak adil dalam membagi minyak tanah.

“Kami menuntut keadilan, dan kami hanya menyegel pintu kantor desa saja, namun tidak untuk merusak. Dengan maksud agar kedepannya pemerintah desa lebih baik. Jika kami diam terus maka selamanya akan terus seperti ini. Kapan desa ini mau maju,” ujar salah seorang warga dihalaman kantor Desa Kote.

Tambahnya lagi, “Kami pemilik usaha kelong hanya dijatah 9 liter saja, bahkan pemiling kelong lainnya ada yang mendapat 4,5 liter. Dimana seharusnya kami pemilik usaha kelong menerima 2 liter sehari. Jadi kalau dikalikan sebulan berapa yang seharusnya kami terima. Anehnya lagi warga yang tidak memiliki usaha apapun justru ada yang menerima 27 liter, dan ada juga warga yang mendapat 18 liter,” kata warga tersebut.

Menanggapi keributan warga Desa Kote, Kapolsek Dabo, AKP Ahmad Wahyudi SH, MH, mengatakan, “Kami tiba disini, Kantor Desa Kote ini sudah dalam tersegel. Pintu depannya sudah di paku, kemudian kami kebelakang, kami menemukan kantong plastik dan jerigen yang berisikan minyak tanah. Selain itu ada juga meja yang rusak. Untuk itu kita menunggu laporan Kepala Desa, jika dilaporkan kami akan melakukan upaya penyelidikan,” ujar Kapolsek Dabo.

Ditempat yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Lingga Yusrizal SH, menyampaikan, “Mekanisme pendistribusian minyak tanah sudah kami jelaskan dari awal, rapat berkali kali kami lakukan di Sanggar Praja yang menghadirkan kepala Desa. Seharusnya desa menerapkan hasil keputusan rapat bersama, dan keputusan itu seharusnya juga disampaikan kemasyarakatan dan pemegang rekom,” ucapnya.

Tambahnya, “Jika ada keributan seperti ini, berarti ada pembagian yang tidak jelas, tidak merata, tidak sesuai dengan komitmen yang kita buat. Pembagiannya sudah di atur, untuk usaha makro dijatah berapa liter perhari, untuk masyarakat yang menggunakan gas mendapat minyak tanah berapa liter, jadi semuanya sudah di atur,” ujar Yusrizal.

Masih di tempat yang sama Kepala Desa, Rudi Harianto saat di konfirmasi terkait aksi masyarakat yang menyegel kantor Desa, dirinya mengaku memang ada kesalahan pengimputan data.

“Kami silap warga yang memiliki usaha memang seharusnya mendapat lebih dari masyarakat yang tidak memiliki usaha. Namun datanya tidak terimput akibat terburu-buru. Sementara minyak tanah yang sangat dibutuhkan masyarakat ini sudah harus segera didistribusikan,” tutup Kepala Desa Kote. ( juhari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here