Memberikan Kepastian Hukum, BP Batam Menetapkan Tarif Tiap Tahun Hingga 2022

0
942

IndependenNews.com, Batam-Dalam memberikan kepastian hukum Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menetapkan tarif pasti sewa lahan perpanjangan dan sewa lahan baru
setiap tahun yakni tahun 2018 hingga 2022 dengan menaikkan 4 persen setiap tahun secara Compaundate.

Demikian dikatakan Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Badan Pengusahaan (BP) Batam, RC Eko Santoso Budianto, dalam siaran persnya, Rabu (5/7/17) di Gedung Marketing Center BP.
Menurut Eko, terdapat perbedaan antara perka BP nomor 1 dengan perka BP nomor 9 pada tarif 30 tahun. Sedangkan Penetapan tarif UWTO menggunakan perhitungan inflasi tahun nasional yang ditetapkan sebesar 5 persen, Perka nomor 19 mengenai tarif UWTO yang dikeluarkan pada Bulan oktober 2016 menimbulkan banyak
perdebatan. Kemudian dikelurkan surat untuk menjabarkan perka nomor satu. Apabila mengikuti surat pada tanggal 19 Desember tersebut maka terjadi anomali.

“Anomalinya adalah untuk beberapa wilayah tertentu dari beberapa peruntukan, tarif sewa lahan 30 tahun besarnya sama dengan tarif sewa lahan 20 tahun, ini akan menjadi persoalan karena BPKP akan mempertanyakan, sewa lahan 20 tahun dengan 30 tahun sama. Oleh karena itu, kita membedakan tarif 30 tahun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2017. Dan itu sudah mulai dikeluarkan dengan
beberapa penerima atau pemohon alokasi baru, sehingga memprotes dan membuat surat untuk mempertanyakan kenaikan tarif hingga 250 persen dan ada yang naik hingga
300 persen,”Terang Eko

Dia juga mengatakan bahwa hal tersebut akan menyalahi kebijakan umum, sehingga melalui kepala BP batam melayangkan surat kepada dewan kawasan dan meminta
arahan, karena jika mengikuti surat yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember maka akan terjadi seperti harga sewa 30 tahun dengan nilai harga sewa 20 tahun akan menjadi permasalahan.

“jadi kita minta petunjuk kepada dewan kawasan, selanjutnya kami menerima surat penegasan dan itu menjadi keputusan waktu itu ketika ada pertemuan di wisma
Batam, Menurutnya, Ini adalah perintah dewan kawasan, sehingga kami mengembalikannya ke dalam perka nomor 9 tarif perpanjangan dan tarif lokasi baru nilainya sama dan itulah inti pokok persoalannya,”Kata Eko

Ketika itu, ada beberapa pertemuan dari asosiasi kawasan industri dan pertemuan pengusaha yang menyewa lahan di Batamindo, mempertanyakan pengurusan UWTO sesuai
aturan bahwa 2 tahun sebelum jatuh tempo harus sudah diurus, maka apabila masa jatuh tempo berakhir pada 2019. Jika  saat pengurusan menggunakan tarif 2017, kemudian timbul kebijakan baru pada tahun 2019 dengan kenaikan tarif. Eko menegaskan bahwa  sesuai aturan jika  kurang bayar, yah harus dibayar.”katanya

Memang Hal itu menimbulkan pertanyaan tidak adanya kepastian hukum! Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan kepada ketua dewan kawasan agar ada kepastian hukum dengan menentukan tarif sewa lahan pertahunnya yakni tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. dengan menaikkan tarif tiap tahun sebesar 4 persens secara compaundate sehingga ada kepastian hukum. Dengan demikian setiap penyewa lahan dapat mengetahui atau menghitung secara pasti  biaya UWT yang harus dibayarkan.

Dia juga mengatakan tujuan utama sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan memberikan angka yang sesuai dengan kebijakan umum yang dikelaurkan oleh dewan kawasan.”Kata Eko

(Niko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here