Keberhasilan Negara Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan

0
103

Keberhasilan Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan tercermin dari kualitas sistem manajemen kepegawaiannya. Dengan kata lain, pembangunan suatu bangsa baru dikatakan berhasil apabila telah memiliki keseriusan dalam memperbaiki sistem kepegawaian negaranya karena kepegawaian negara menjadi salah satu key factor dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Prasojo, 2010).

Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank di tahun 2020 terkait government effectiveness index, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 192 negara dengan poin 0.37. Di posisi pertama ditempati oleh negara tetangga kita, yaitu Singapura dengan perolehan poin sebesar 2.34.

Melihat keberhasilan Singapura dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif maka akan sangat baik apabila Indonesia mampu belajar dari sistem manajemen kepegawaian negeri Singapura. Lalu, seperti apa sistem manajemen pegawai negeri di Singapura?

Sejak rezim People’s Action Party berkuasa di Singapura pada tahun 1959, pemerintah Singapura telah beberapa kali melakukan reformasi pegawai negeri guna meningkatkan efisiensi sektor publiknya. Setelah lebih dari 6 dekade melaksanakan meritokrasi, sistem manajemen pegawai negeri Singapura telah diakui atas efisiensi, kebersihan, dan akuntabilitasnya.

Sistem Penggajian Dalam sistem penggajian pegawai negeri, pemerintah Singapura menerapkan metode Performance-related Pay (PRP) dimana pegawai negeri tidak digaji berdasarkan standarisasi melainkan berdasarkan performanya. PRP sendiri telah diakui efektif dalam meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas pegawai negeri (Cardona, 2007; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016).

Menilai performa kerja melalui ranking
Setiap tahun pegawai negeri akan dinilai prestasi kerjanya dan dikategorikan ke kelas A sampai dengan E. Pengkategorian kelas didasarkan pada pencapaian target kerja dan kualitas penilaian lainnya seperti kemampuan analitis, kolaborasi, dan motivasi untuk lebih unggul. Peringkat yang telah dikonversi akan disahkan oleh dewan hukum dan berpengaruh terhadap pemberian bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan pegawai negeri.

Sistem Disipliner, pada tahun 1970 pemerintah Singapura mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tindak disipliner bagi pegawai negeri. Pegawai negeri yang melakukan pelanggaran besar maupun kecil akan dikenakan pidana melalui Public Service Commission (PSC-SG).

Bagi pegawai negeri yang berada di kelas D and E akan mendapatkan proses peninjauan kinerja selama enam bulan. Pegawai negeri yang tidak menunjukan adanya perbaikan performa selama proses peninjauan dimungkinkan untuk tidak diperbaharui kontrak kerjanya atau bahan diberhentikan.

Selain itu, apabila terdapat laporan yang diajukan oleh masyarakat terkait pegawai negeri yang melakukan pelanggaran dan terbukti benar, maka pegawai negeri yang bersangkutan akan menerima berbagai jenis hukuman seperti peringatan tertulis, denda, pembatalan promosi, penurunan pangkat, hingga pemberhentian.

Untuk pelanggaran minor akan diusut dalam kurun waktu 24 jam setelah laporan diajukan. Hasil investigasi akan diserahkan kepada PSC-SG dalam waktu 7 hari. Bagi pelanggaran serius, pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran akan diberikan waktu selama 14 hari untuk memberikan pernyataan yang dapat membebaskannya dari tuduhan. Jika pernyataan tersebut tidak memuaskan, maka PSC-SG akan menunjuk komite khusus untuk mengusut masalah tersebut. Selanjutnya, komite khusus diberikan waktu selama 14 hari untuk menyerahkan laporan kepada PSC-SG setelah proses investasi lebih lanjut selesai.

Bonus Performance
Awalnya, pemerintah Singapura hanya memberikan bonus performa kepada pegawai negeri senior, baru di tahun 2000 bonus performa diberikan kepada seluruh pegawai negeri yang besarannya ditentukan berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu ranking performa, tingkat pekerjaan, dan sumber pendanaan dari masing-masing departemen.

Mengidentifikasi pegawai yang paling efektif untuk dipromosikan Dalam merencanakan promosi pegawai, pemerintah Singapura menggunakan metode Currently Estimated Potential (CEP) dalam penilaian kerja tahunan untuk memprediksi sejauh mana pegawai dapat mencapai level tertinggi dalam jangka panjang. CEP juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan promosi jabatan.

Itulah sistem manajemen pegawai negeri ala Singapura yang berhasil membawa Singapura berada di posisi pertama dalam government effectiveness index yang dirilis oleh World Bank di tahun 2020. Sistem manajemen pegawai negeri ala Singapura ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan sistem manajemen PNS agar lebih optimal.

Penulis : Aurelia Trinisa Eryanda, mahasiswa semester 4 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

References
Cardona, F. (2007). Performance Related Pay in the Public Service In and EU Member States. Retrieved from: http://www.sigmaweb.org/publications/38690351.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service. Retrieved from: https://www.oecd%2Dilibrary.org/engaging%2Dpublic%2Demployees%2Dfor%2Da%2D%2Dhigh%2Dperforming%2Dcivil%2Dservice_5jln7vjmk45f.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264267190en&mimeType=pdf

Prasojo, Eko. (2010). Reformasi Kepegawaian Indonesia: Sebuah Review dan Kritik. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. 36-49.
Research Office Legislative Council Secretariat Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China. (2021). Monitoring of civil service performance in Singapore and South Korea.
The Global Economy. (2020). Government Effectiveness – Country Rankings. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/#Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here