Jaksa Pinangki Sirna Malasari Didakwa Terkait Suap Djoko Tjandra

0
126

Jakarta, Pinangki Sirna Malasari divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pinangki Sirna Malasari dinyatakan terbukti bersalah atas kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), untuk terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang akan diberi hukuman penjara 2 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 08 Februari 2021.

Dalam vonisnya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan diantaranya Pinangki adalah seorang aparat penegak hukum, menutupi keterkaitan pihak lain dalam perkara serupa, serta memberi keterangan berbelit. “Dan tidak mengakui kesalahannya dan menikmati hasil kejahatannya,” ujar Eko.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Pinangki dengan pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karna diyakini menerima janji suap sebesar 1 juta Dolar AS dari Tjoko Tjandra, dan 500 ribu Dolar AS telah diterima terlebih dulu.

Ia membelanjakan uang tersebut di antaranya untuk membeli 1 unit mobil BMW X5 warna biru seharga Rp1.753.836.050 (Rp1,7 miliar); pembayaran apartemen di AS Rp412.705.554 (Rp412,7 juta); dan pembayaran dokter kecantikan di AS Rp419.430.000 (Rp419 juta).
Pinangki juga disebut terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa MA itu dengan menjanjikan uang 10 juta dolar AS.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. (S)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here