DPRD Tebo Ingatkan OPD dan ULP Agar Stop Aktifitas Proyek,Tunggu PMK

0
433

TEBO, INDEPENDENNEWS.COM –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo melalui wakil Ketua Syamsu Rizal.Se.M.Si mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Tebo untuk sementara menghentikan seluruh aktifitas pekerjaan proyek fisik baik yang sudah di tanda tangani kontrak dan juga dengan ULP meskipun sudah diumumkan.

” Kami dari DPRD meminta kepada selurub OPD dan UPL untuk menunda sementara atau menghentikan aktifitas pekerjaan fisik dan lelang sampai terbitnya PMK,” kata Idai wakil ketua DPRD 3 kepada wartawan IndependenNews.Com, Jumat (10/4/2020) kemaren.

Hal ini menurutnya, sesuai dengan surat edaran menteri keuangan (Menkeu) Indonesia nomor :S-247/MK.07/2020 tanggal 27 april 2020 dan juga atas keputusan Bupati Tebo yang telah menetapkan bahwa Kabupaten Tebo dalam status darurat bencana.

“Kalau OPD maupun ULP masih juga tetap menjalankan proses pekerjaan fisik maupun pelelangan maka tanggung sendiri Resiko nya, nanti Kita sedang dalam kondisi Kahar / Force Majeure, situasi ini bisa saja terjadi hal sesuatu yang di luar kendali kita semua dan dapat merugikan terlebih pada pihak ke 3 dan tidak ada yang bisa menuntut dan dituntut,

“Stop dan hentikan semua aktifitas proyek dan pelelangan paling tidak sampai terbitnya Surat keputusan Menteri Keuangan (SK Menkeu) yang dalam hitungan hari lagi terbit,” tegas.

Setelah diterbitkan nya peraturan Menteri Keuangan (SK Menkeu), Ssmbung Politisi Demokrat ini, nanti DPRD dan Pemda Tebo akan melakukan Rasionalisasi secara menyeluruh, akan terjadi pemangkasan anggaran dalam jumlah besar di perkirakan 100 milyar untuk di Realokasikan pada program penangan bencan non alam (covit19) khusus kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Lembih lanjut Idai mengingatkan, Jangan ada kepentingan Bisnis di tengah wabah Pandemi Covid.19 yang sudah merambah di 202 Negara saat ini.

“kita semua harus fokus pada program penanganan penanggulangan Covit19 dan dampak yang di timbulkan oleh wabah pandemik tersebut khusus di bidang ekonomi, Dalam hal ini UMKM yang terdampak dan Jaring Pengaman Sosial (JPS),”Tutupnya (Hrf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here