DPRD Natuna Gelar Rapat Tentang Inplementasi Kegiatan Anggaran 2021 dengan Bupati Natuna Wan Siswandi

0
105

Independennews.com, Natuna –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menggelar Rapat Kerja bersama  Bupati Natuna Wan Siswandi, tentang implementasi kegiatan  tahun angaran 2021, pada Senin (7/6/2021) bertempat di ruang rapat DPRD Natuna.

Usai menggelar rapat kerja bersama itu Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, menyampaikan bahwa pengelolaan Perbatasan Laut Natuna Utara, bahwa Ada beberapa item yang harus di prioritaskan oleh pemerintah  Kabupaten Natuna Wan Siswandi.

Diantarannya  melanjutkan pembangunan kantor DPRD Natuna yang baru, fasilitas air bersih, pembangunan jalan Kelarik, Mekar Jaya, Sekunyam, Pelabuhan Apung di Sedanau, pembangunan jalan dua jalur di Ranai Kota Sungai Ulu.

Dikatakan Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar,  program kerja jangka panjang  pada tahun anggaran 2021 merupakan kerja keras antara DPRD Natuna bersama Bupati Natuna yang baru.

“Untuk membangun daerah Natuna tidak perlu ada lagi perbedaan, kita harus bersama-sama, yang lalu sudah berlalu yang sekarang Bupati Natuna Wan Siswandi, Bupati untuk seluruh  Masyarakat Natuna ,” ujar Daeng Amhar.

Sementara itu Bupati Natuna Wan Siswandi menjelaskan pembangunan yang akan dilaksanakan bukan dengan mengunakan sumber Pagu anggaran ABPD Daerah saja tetapi ada juga dari anggaran APBN Provinsi dan APBN Pusat salah satunya.

Untuk melanjutkan pe.bangunan kantor DPRD Natuna yang baru, fasilitas air bersih , pembangunan jalan Kelarik, Mekar Jaya, Sekunyam, Pelabuhan Apung di Sedanau, pembangunan jalan dua jalur di Ranai Kota Sungai Ulu dan tidak lupa juga untuk memutuskan mata rantai Covid-19 yang sudah di instruksikan oleh Bapak Persiden Republik Indonesia.

Persediaan air bersih, ia pun juga menilai sangat perlu tanggap serius. Pasalnya di kota Ranai dan sekitarnya masih sering mengalami krisis air bersih, terutama ketika musim kemarau ini juga salah satu yang harus di perhatikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Wan Siswandi.

Program pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas, harus dilaksanakan, karena dana terbatas, maka harus dipilih beberapa usulan yang sangat mendesak dan harus dituntaskan selama tiga tahun ke depan untuk kepentingan masyarakat.

“Penyelesaian kegiatan seperti jalan akan kita minta diselesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya, misalnya yang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kegiatan yang masuk dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten, akan kita upayakan penyelesaiannya.” Tutup Wan siswandi.

(AL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here