DPRD KKA Gelar Paripurna Terkait Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

0
52
Foto : Siruasi Paripurna DPRD KKA ()RS)

Independennews.com, Anambas | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Jum’at (24/9/21) lalu bertempat di ruang rapat utama yang dipimpin langsung Ketua DPRD KKA Anambas Hasnidar.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris dalam pidtonya mengatakan, bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah,”kata Haris

Menurutnya Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

“Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 juga diatur secara teknis dengan peraturan menteri momor 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai turunannya.”ujarnya

Dia juga mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka pada tahun 2019 maka ditetapkanlah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya

Peraturan pemerintah tersebut merupakan pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah berlaku kurang lebih 14 tahun.

Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap keberadaan peraturan daerah kabupaten kepulauan anambas nomor 9 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tersebut.

Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaiaan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Penyesuaian dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang baru, yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah guna mencabut peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Tambah Haris, secara filosofis, sosiologis dan yuridis rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki landasan yang cukup kuat.

“Rancangan perda tersebut juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan daerah,”tandasnya

Tampak hadir dalam paripurna itu diantaranya Bupati dan Wakil BUpati Anambas, Ketua DPRD Anambas,Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas, sejumlah Pimpinan OPD dan para tamu unsur masyarakat (RS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here