DPRD Kepri Gelar Sidang Paripurna KAU PPAS APBD Kepri 2021

0
63
Foto : Gubernur Kepri Ansar Ahmad Saat membacakan KUA PPAS APBD Kepri dalam sidang Paripurna DPRD Kepri, Kamis (19/8/21) di Dompak Tanjungpinang

Independennews.com, Dompak | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau menggelar Sidang Paripurna tentang perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kepri tahun 2021. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II Raden Hari Tjahjono, Kamis (19/8/21) di Dompak, Tanjungpinang.

Gubernur Kepri dalam pemaparannya menyampaikan, pandemi Covid-19 salah satu dasar pertimbangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, yakni adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat berkaitan dengan keuangan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19.

Perubahan KUA PPAS tersebut, Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar Rp117,9 miliar dari yang semula dianggarkan sebesar Rp3,986 triliun menjadi Rp3,868 triliun.

Selisih itu berasal dari proyeksi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dan proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah. Sehingga untuk menutupi potensi defisit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan melakukan penyesuaian belanja daerah.

Penyesuaian ini sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat 2 dan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tercapainya proyeksi pendapatan daerah atau belanja daerah, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa.

“Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp102,49 miliar. Total Pendapatan semula sebesar Rp3,701 triliun menjadi Rp3,804 triliun. Secara rinci gambaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Prioritas Pembangunan Daerah, Sambung Ansar, terdiri dari Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas, Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dan Pemantapan tata kelola pemerintahan.

“Kelima prioritas pembangunan daerah akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD,”Tutup Ansar

Tampak hadir dalam sidang paripurna ini Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, Wakil ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan, Penjabat Sekdaprov Kepri Lamidi, beberapa staf khusus Gubernur, dan sejumlah kepala OPD Provinsi Kepri.(*/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here