DPRD Kepri Bersama Sekda Provinsi Kepri Gelar Rapat Terkait Anggaran Penanganan Covid 19

0
128

TANJUNGPINANG, INDEPENDENNEWS.COM — Sekda Provinsi Kepulauan Riau, H TS Arif Fadillah kembali melakukan melalui video conference bersama pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Anggota Banggar DPRD Kepri tentang pembahasan Anggaran Penanganan Pencegahan Covid-19 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Lantai IV, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/04/2020).

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Hasbi, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas PMD dan Kependudukan Catatan Sipil Sardison, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Burhanudin, dan Kepala Biro Ortal dan Korpri Ani Lindawaty.

Kepala Dinas Kesehatan Arif menyampaikan terkait penggunaan APBD untuk penanganan dan pencegahan penularan pandemki Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau taat pada semua peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan.

“Kami sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran untuk pencegahan covid ini. Semua kebutuhan anggaran sudah dirincikan secara jelas dalam Rencana Kerja Belanja. Selain itu, untuk setiap pengeluaran belanja akan diawasi dan supervisi baik Kejaksaan dan BPKP,” jelas Arif, seperti dilansir laman resmi Humas Provinsi Kepri.

Terkait penanggulangan Covid-19 pada sektor kesehatan yang dianggarkan senilai Rp 22 miliar, Arif pada kesempatan ini menjelaskan bahwa anggaran tersebut belum digunakan sepenuhnya untuk keperluan penanganan pasien covid di Rumah Sakit Ahmad Thabib.

“Anggaran kesehatan setiap hari pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Anggaran yang ada saat ini digunakan untuk pembelian APD, pengadaan Rapid Test, Belanja Masker, Belanja obat-obatan, Belanja alat kesehatan, belanja untun PCR dan Reagen, pemberian insentif bagi petugas medis serta pembelanjaan untuk hal-hal pendukung lainnya untuk menanagani pasien covid,” terang Arif.

Selain masalah kesehatan, dampak yang ditimbulkan dari covid ini adalah terganggunya perekonomian masyakarakat. Untuk masyarakat yang terdampak, menurut Arif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial dengan bekerjasama dengan kabupaten dan kota.

“Pendistribusian bantuan sembako dari Pemprov, kami tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kabupaten dan kota agar tidak terjadi timpang tindih penerima bantuan. Jadi yang menerima bantuan nantinya adalah masyarakat yang memang belum sama sekali menerima bantuan baik dari PKH, Dana Desa, maupun bantuan dari kabupaten/kota,” ujar Fadilla.

(Editor: LS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here