Bupati Surya  Terima Kunjungan Wakil Ketua KPK RI

0
88

 

INDEPENDENNEWS.COM, Asahan – Bupati Surya, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs.Jhon Hardi Nasution, MSi, Para Asisten, OPD dan Beberapa Camat Terima Kunjungan Wakil Ketua KPK RI dihadiri Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI Didik Agung Wijanarko beserta Rombongan dalam Acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Jumat (05/02/2021).

Dalam kesempatan itu Bupati Surya menyampaikan atas nama Pemkab Asahan mengucapkan selamat datang atas kehadiran Wakil Ketua KPK RI beserta rombongan di Kabupaten Asahan, semoga dengan kehadirannya di Kabupaten Asahan dapat memberikan perubahan Tata Kelola Pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Bupati juga menyampaikan bahwa dari delapan area intervensi Monitoring Center For Prevention (MCP) pada tahun 2020 Capaian Kabupaten Asahan baru sebesar 60% dengan kondisi tersebut Pemkab Asahan pada Tahun 2021 akan melakukan pembenahan agar capaian tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan langkah langkah antara lain Pemberian TPP pada tahun 2021 akan dilakukan berdasarkan Penilaian Kinerja, Penguatan Peran pengawasan Inspektorat, Meningkatkan Koordinasi antara APIP dan APH, Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan tunggakan pajak, Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian Sertifikat Tanah Aset Pemkab Asahan, Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan berkoordinasi dengan Bank Sumut.

Kepada Tim Supervisi KPK RI, Surya berharap dapat berkenan memberikan arahan dan pendampingan dalam rangka peningkatan Pencapaian MCP di Kabupaten Asahan.

Didik Agung mengawali arahannya menyampaikan kepada seluruh jajaran Pemkab Asahan untuk mempunyai Komitmen yang Kuat dalam pencegahan Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Asahan.

Sementara kaitannya dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa kita masih melihat ada Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi.

Dari uraian tersebut perlu dibuat langkah strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan di Kabupaten Asahan yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi antara lain, Strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan, dan Strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya.

Didik juga menghimbau seluruh jajaran ASN di Kabupaten Asahan agar berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi, mengingat tanggung jawab yang diberikan negara amat besar.

“Tentu komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri. Anggaran negara harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena yang kita kelola adalah uang rakyat, maka harus kita kelola dan gunakan sebaik-baiknya,” ucap Didik.

Wijanarko juga menekankan pentingnya penilaian Monitoring Center for Prevention atau MCP bagi Pemkab Asahan.

“Mencapai nilai MCP yang baik bukan tidak mungkin, apalagi untuk Kabupaten Asahan. MCP ini juga menjadi bentuk keseriusan kita dalam bekerja untuk terus berbenah dan menjalankan setiap tugas dengan dan sesuai aturan,” jelasnya.

Kehadiran MCP bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja dalam memahami elemen tugas yang beresiko korupsi, disamping itu juga diharapkan OPD mendapat gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan menjadi arahan bagi upaya pencegahan korupsi, Adapun fokus MCP mencakup pada pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD, Barang Jasa dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Mengakhiri, Saya berharap pada tahun 2021 capaian MCP Kabupaten Asahan harus lebih baik lagi, untuk itu perlu keseriusan jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan. (SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here