Aliansi Masyarakat Konstuksi Kota Tanjungpinang Pertanyakan Proyek Mangkrak, Ini Jawaban Pimpinan PIP2B
Redaksi
27/04/2023 23:36
.
5 min read
IndependenNews.com, Tanjungpinang | Gabungan Masyarakat Kota Tanjungpinang bersama Pemuda Pulau Penyengat dan Kampung Bugis menggelar konfrensi Pers terkait pelaksanaan Proyek yang banyak bermasalah atau Mangkrak. Jumpa Pers tersebut dilaksanakan di Kafe Gozy Batu 8, Kamis (27/4/23) pada Pukul 11.00 wib.
Dalam Konfrensi Pers disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kota Tanjungpinang Andi Cori Patahudin menyampaikan, bahwa pertemuan ini sebagai upaya untuk menyampaikan sikap masyarakat Tanjungpinang kepada Kementerian Satker Pusat terkait banyaknya temuan terhadap jaringan-jaringan yang diduga Mafia terorganisir yang bergerak dibidang Konstruksi.
“Kami mengamati bahwa yang mengerjakan sejumlah proyek di Tanjungpinang, orang nya itu-itu saja, hanya saja perusahaannya berganti-ganti. Oleh karena itu, sebagai Masyarakat Kontruksi Kota Tanjungpinang, Kita akan selalu memantau dan menjaga Kampung kita dari setiap proyek yang berasal dari anggaran APBN. Hal itu kita lakukan untuk menjaga dan demi kemajuan Daerah Tanjungpinang, secara khusus Pulau Penyengat, Kampung Bugis dan kawasan lainnya yang ada di Provinsi Kepri,” ujar Cori Patahudin.
Also Read:
Menurut Andi Cori, pekerjaan proyek yang menggunakan Anggaran APBN dalam kurun waktu 5 tahun ini tidak lepas dari pantauan nya di lapangan. Ia menilai selama 5 tahun belakangan hasilnya sangat mengecewakan dan banyak permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Oleh karena itu, kami akan meminta kepada Kementrian Satker Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar memantau kinerja yang dilakukan oleh kontraktor luar, yang kami nilai sangat merusak pembangunan di Provinsi Kepri,”ucap Cori
Also Read:
Terkait pelaksanaan pembangunan di Kepri, sambung Cori, sudah banyak temuan-temuan yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Aparat penegak hukum (APH) di Pemprov Kepri.
“Sebagai contoh salah satunya adalah Proyek Umrah yang gagal dalam pengerjaannya serta putus kontrak yang dikerjakan oleh kontraktor luar dari surabaya dan kawasan jawa timur dan wilayah lainnya,” sebut Cori
Cori juga mengungkapkan, bahwa banyak proyek di Provinsi Kepri di kerjakan oleh Kontraktor dari luar dan bukan Kontraktor lokal. Dia mengatakan bahwa hasil pekerjaan kotraktor lokal tidak kalah dengan Kontraktor luar. Sebagai Masyarakat Konstuksi Kepulauan Riau dia menolak keras hal tersebut.
“Kami meminta kepada LKPP untuk memeriksa Pokjasatker yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kami juga meminta kepada Kejaksaan negeri untuk dapat memriksa proyek-proyek mangkrak seperti, RKB UMRAH, Jembatan yang ada di Kampung bugis dan lainnya yang dikerjakan oleh Kontaktor luar,” ujar Cori
Untuk menindaklanjuti aksinya, Cori bersama teman-teman nya mendatangi Balai Prasarana pemukiman wilayah Provinsi Kepri atau PIP2B untuk menyampaikan Keluh dan kesah Masyarakat Kota Tanjungpinang, Provinsi kepri, yang mana kata Cori, pelaksanaan proyek-proyek tersebut disinyalir ada keterkaitannya dengan saudara Topik sebagai pelaksana Proyek.
“Pada hari kami gabungan yang dinamakan Masyarakat Kontuksi Provinsi Kepri, yang saya pimpim sebagai Tokoh Masyarakat akan menyampaikan permasalahan banyaknya Proyek yang gagal maupun mangkrak yang ada di Provinsi Kepri ini,” Andi Cori Patahudin
Hasil pertemuan nya dengan pihak PIP2B, lanjut Cori, pihaknya diterima disambut baik oleh Pimpinan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Kepri Bapak Fasrih Bahmit sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran rombongan nya.
“Beliau mengucapkan terimakasih atas kehadiran kami semua pada hari ini di kantor nya. Ia juga berjanji akan menjawab permasalahan yang telah kami sampaikan seperti permasalahan Proyek yang gagal maupun mangkrak di Kota Tanjungpinang, Penyengat dan Kampung bugis serta tentang permasalahan lainnya,”ucap Cori menirukan ucapan Fasrih Bahmit kepada Media ini.
Dia juga menyampaikan bahwa beliau senang dengan laporan yang mereka sampaikan, selaku pimpinan walaupun baru satu tahun memimpin PIP2B. Hal itu menjadi masukan dan catatan untuk melakukan pengawasan.
“Saya sangat senang karena ini adalah bentuk aspirasi yang datangnya langsung dari Masyarakat, saya ucapkan terima kasih bapak-bapak datang dengan tertip, adapun untuk permasalahan pekerjaan ini saya juga meminta bapak harus tau apa yang saya lakukan selama ini,”ucap Fasrih Bahmit
Hasil peninjauan di lapangan di senggarang, kata Fasrih Bahmit, kepada Pimpinan perlu dilakukan perbaikan, dan ternyata pimpinan menyetujui bahwa senggarang akan diperbaiki, pengajuan sebesar Rp8 miliyar dan yang disetujui Rp6 miliyar.
“Kenapa dan menurut saya begini, terlepas siapapun penanggungjawab sebelumnya menurut saya senggarang harus kita perbaiki maupun kawasan lainnya untuk Masyarakat khususnya daerah Kampung bugis, karena kita lelang dari dana Lon yaitu bantuan dana dari luar Negeri,” ungkapnya
Lanjut Fasrih Bahmit, kawasan lainnya saya tidak bisa menjanjikan ternyata dari dana Lon ini menyisipkan date line nya atau klosing date itu di bulan Juni, nah apa yang terjadi terhadap lelang di senggarang. “Ternyata lelang kami batal dan tidak ada pemenangnya, maka untuk mengajukan lagi saya sudah tidak berani, kenapa karena klosing detnya juni,”terangnya
Sementara permasalahan di Pulau Penyengat itu sudah di pending dan mudah-mudahan di tahun 2024 bisa dilaksanakan kembali. Karena kalau untuk di lelang kembali itu sudah tidak mungkin dan tidak memungkinkan pengerjaannya.
“Karena sangking dekatnya saya dengan Pak gub, saya mempertanyakan pengerjaan Penyengat tahap 2 dan karena kedekatan saya dengan Pusat, saya meminta dari 150 M sisanya untuk 4 Provinsi lainnya, saya minta anggarannya yang terbesar masuk ke Penyengat dan alhasil dapatlah kita 65 M. Namun ternyata kita tidak siap, sehingga turun menjadi 43 M dan turunlah 35 menjadi 25 M dan asal tau saja sekarang lelang dengan 25 M. Dan Kami tidak pernah melakukan perencanaan, karena masalah perencaan itu adalah dari daerah Provinsi, Kota maupun Kabupaten, setiap kegiatan Anggaran dari APBN itu di serahkan kepada Kota dan Kabupaten bersangkutan,”bebernya (Jaka syafriadi).
You might also like
