Aktivis APKK Minta DLH Sarolangun Buka Mata, Tindak Tegas Perusahaan Nakal

0
738

SAROLANGUN, INDEPENDENNEWS.COM, — Aktivis yang dalam Aliansi Pecinta Keadilan dan Kebenaran (APKK) yang terdiri dari tiga lembaga dan ormas antara lain, LSM Rakyat Peduli Indonesia (RPI), Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan ( LP-KPK) dan Laskar Merah Putih (LMP) pada Kamis (10/10/2019) menggelar aksi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

Aksi para aktivis tersebut dilakukan karena dinilai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun terkesan tutup mata terhadap sejumlah tindakan yang dinilai melanggar aturan oleh perusahaan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Adapun sejumlah tuntun para aktivis Pencinta Keadilan dan Kebenaran tersebut yakni :

  1. Pertanggung jawaban dari dinas DLH atas kerusakan di bumi sepucuk adat Serumpun Pseko.
  2. Meminta dinas DLH secepatnya menjernihkan air sungai Batang Tembesi yang keruh akibat dari limbah PETI dan Tambang batu bara.
  3. Meminta Pemda agar menjelaskan tentang dana jaminan reklamasi.
  4. Meminta pemerintah kabupaten Sarolangun mencabut izin tambang batubara yang belum memiliki ANDALLALIN sesuai dengan Perda no 05 tahun 2015.
  5. Meminta Pemda menindak tegas semua perusahaan yang tidak patuh pada semua hasil kesepakatan yang telah di tanda tangani bersama.
  6. Meminta Pemda kabupaten Sarolangun terbuka tentang dana CSR.

Kedatangan para aktivis ini untuk bertemu langsung dengan kadis DLH dan ingin beraudiensi secara langsung, namun kepala Dinas lingkungan hidup setelah di tunggu dengan waktu yang cukup lama tidak muncul muncul untuk menemui pendemo.

Iskandar kordinator aksi dalam organisasi nya mengatakan, bahwa dinas DLH kabupaten Sarolangun telah lalai dan tidur serta bermimpi sehingga perusahaan perusahaan mengabaikan aturan yang berlaku dan melanggar.

” DLH tutup mata dan terkesan memperoleh Upeti atas tindakan diamnya .”ucap Iskandar

Setelah berorasi cukup lama, akhirnya para pendemo diterima oleh Sohadi Sohan Kabid Penindakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang pola kantor DLH kabupaten Sarolangun, namun para utusan dari APKK sedikit kecewa pasal nya saat mereka ingin melihat isi dari AMDAL ke 14 perusahaan tersebut, pihak DLH baik Sohadi Sohan ataupun Suheri tidak bisa menunjukan dokumen AMDAL yang di minta mereka, beralasan harus melalui izin kepala dinas dulu.

” Kami tidak berani memperlihatkan dokumen nya kalau tanpa se izin kadis.” Katanya

Sementara itu Herman picer sekjen RPI saat di wawancara mengatakan, seharus kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak perlu la bersembunyi, kita menyampaikan aspirasi sesuai dengan kenyataan yang kita lihat di lapangan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa ada banyak pelanggaran yang di diamkan saja oleh dinas DLH, masih ada beberapa Stock file yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC), tapi sejauh ini kita lihat tidak ada tindakan yang tegas dari Dinas DLH kabupaten Sarolangun.” tukasnya kepada media disela pertemuan para aktivis dengan kabid penindakan DLH Sorolangun.

Usai melakukan pertemuan para pendemo akhirnya meniggalkan kantor DLH kabupaten Sarolangun dan melanjutkan menyampaikan aspirasi nya di depan Kantor Bupati Sarolangun.

Penulis : (Is)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here