Independennews.com | Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.
Hingga kini, sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengusulkan kebutuhan mencapai 9.759 formasi.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut, Muhammad Taufik Tarigan, mengatakan rencana tersebut terus dimatangkan.
“Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Saat ini, 21 OPD sudah mengusulkan sebanyak 9.759 formasi,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (30/4/2026).
Taufik menjelaskan, penerimaan CPNS tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 tentang kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, rekrutmen ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan menjaga stabilitas nasional.
Bapeg Sumut telah melakukan pendataan kebutuhan ASN ke seluruh OPD melalui surat Sekda pada Maret 2026.
Dari total usulan, formasi terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan Sumut dengan kebutuhan 5.060 guru.
Kemudian disusul UPTD Rumah Sakit Haji sebanyak 1.100 tenaga kesehatan, serta Dinas Perhubungan dengan 693 tenaga teknis.
Sementara itu, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut per 8 April 2026 tercatat sebanyak 35.838 orang.
Dari angka tersebut, sebanyak 2.268 ASN telah mengikuti penilaian kompetensi melalui Assessment Center.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Bapeg Sumut, Muhammad Yusuf Siregar, menambahkan pihaknya masih menunggu kepastian anggaran.
Surat telah dikirimkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut untuk memastikan belanja pegawai.
“Hingga saat ini, belanja pegawai belum mencapai 30 persen dari APBD. Namun, usulan formasi masih menunggu jawaban dari BKAD sebelum disampaikan ke Menpan RB,” katanya.
Dengan demikian, proses pengajuan CPNS 2026 masih terus berjalan dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. (**)