Reklamasi Liar di Nongsa: PT Sri Indah Barelang Diduga Langgar Hukum Lingkungan
Redaksi
27/01/2026 23:42
.
2 min read
Independennews.com | Batam — Aktivitas penimbunan laut dan pemotongan bukit yang dilakukan PT Sri Indah Barelang di kawasan pesisir Laut Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menuai sorotan serius. Kegiatan berskala besar tersebut diduga kuat berlangsung tanpa mengantongi izin resmi dari BP Batam maupun instansi terkait.
Pantauan di lapangan menunjukkan puluhan hektare perbukitan diratakan hingga berubah menjadi lahan tandus, sementara pesisir laut seluas puluhan hektare tampak keruh akibat aktivitas penimbunan laut. Sejumlah alat berat jenis excavator (beko) serta puluhan dump truck pengangkut tanah terlihat beroperasi silih berganti, mempercepat proses reklamasi dan land clearing di kawasan pesisir tersebut.
Ironisnya, seluruh aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa legalitas perizinan, antara lain izin cut and fill, UKL-UPL, maupun AMDAL, sebagaimana dipersyaratkan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan lahan pesisir. Hingga kini, tidak ditemukan papan proyek maupun dokumen perizinan resmi di lokasi kegiatan.
Also Read:
Saat dikonfirmasi, Humas BP Batam melalui Kepala Biro Umum M. Taofan, secara tegas menyatakan bahwa BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin atas aktivitas pemotongan lahan dan penimbunan laut yang dilakukan PT Sri Indah Barelang di kawasan tersebut.
“BP Batam tidak mengeluarkan izin atas aktivitas tersebut,” ujar Agam melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/1/2026).
Also Read:
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa reklamasi dan land clearing yang dilakukan PT Sri Indah Barelang berjalan secara sepihak dan ilegal, tanpa pelaporan maupun persetujuan dari pemegang kewenangan pengelolaan lahan di Batam.
Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Penimbunan laut dan pemotongan bukit secara masif diduga menyebabkan pencemaran perairan, kerusakan ekosistem laut, hingga berisiko memicu banjir dan abrasi di wilayah pesisir Nongsa.
Atas kondisi ini, publik mendesak Polda Kepulauan Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) serta Direktorat Pengamanan (Ditpam), untuk segera turun tangan, melakukan penyelidikan, menghentikan aktivitas di lapangan, dan menindak tegas oknum pengusaha yang diduga melakukan kegiatan ilegal dan merusak lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak Ditreskrimsus Polda Kepri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Sri Indah Barelang. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
(Red)
You might also like
