3 Puskesmas BLUD di Batam Minta Pendampingan Dalam Menjalankan Regulasi

Independennews.com, Batam | Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kota Batam.

Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Ides Madri pada Rabu, (25/8/21).

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan kota Batam melalui Sekretaris Dinkes, Adrial menyampaikan bahwa, terdapat 3 (tiga) puskesmas yang berhasil ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Batam.

Also Read:

BP Batam Fasilitasi Vaksinasi Massal untuk Capai Target 70 persen

“Dari total 21 Puskesmas yang diajukan, hanya ada 3 Puskesmas yang layak diajukan ke tim penilai dari Pemko Batam dan dinyatakan lulus dengan BLUD penuh,” ujar Adrial.

Ketiga puskemas tersebut antara lain, Puskesmas Sekupang, Puskesmas Lubuk Baja dan Puskesmas Tanjung Sengkuang.

Also Read:

Sambut Idul Fitri 1441 H, bright PLN Batam Bagikan 2.939 Paket Sembako Kepada Warga Terdampak Covid-19 dan Panti Asuhan

Namun dalam pelaksanaannya sebagai BLUD, ketiga Puskesmas tersebut memiliki kendala dalam menjalankan Perwako yang sudah diterbitkan pada Juni 2021 lalu terkait pemberian dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di kota Batam.

“Karna ini masih baru, kami butuh asistensi atau pendamping dalam menjalankan regulasi ini, agar tidak terjerat dalam permasalahan hukum,”tutur dr. Desi Atry selaku Kepala UPTD BLUD Puskesmas Sekupang.

Also Read:

IWO Jambi Sambangi KPU Kota Jambi

Dirinya juga meminta pembinaan dari pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, BPKAD dan Inspektorat kota Batam agar dalam menjalankan regulasi sesuai dengan hal yang dimaksudkan dalam Perwako.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD kota Batam, Ides Madri meminta agar Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Batam untuk segera mencari solusi terkait permasalahan ini.

Also Read:

MENGAWALI BULAN BAKTI BP BATAM KE-47, BP BATAM GELAR GOTONG-ROYONG DI BATU AJI

“Dinkes mengatakan bahwa ada beberapa perubahan sehingga perlu melakukan usulan perbaikan untuk remunerasi,” tutur Ides.

Ides berharap, regulasi terkait remunerasi (pemberian upah tambahan) ini sesegera mungkin dapat keluar sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

Also Read:

Nurul Akhyar Persiapkan Puskesmas Padang Bulan Sambut Kedatangan Ibu Negara

“Terkait jasa pelayanan, ini lagi di ajukan, kita harap perwako terkait jasa pelayanan atau remunerasi bisa secepat mungkin keluar dan bisa dilaksanakan dengan baik,” harapnya. (sop)

Also Read:

Tahun 2019 Investasi Asing Masuk Batam Capai USD 359 Juta