Independennews.com | Jakarta, 10 Oktober 2025 — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, beserta jajaran pejabat tinggi kementerian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya, Amsakar Achmad menegaskan bahwa Rakornas TPAKD menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi program di tingkat daerah.
“Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Melalui TPAKD, kami ingin memastikan bahwa inklusi keuangan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa Pemko Batam, dengan dukungan TPAKD, terus menggulirkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, antara lain penguatan koperasi, fasilitasi permodalan bagi UMKM, literasi keuangan, serta perluasan akses layanan keuangan formal.
“Kami mendukung penuh arahan Menko Perekonomian. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan yang tidak hanya diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, tetapi juga menjadi fokus dalam RPJPD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Ia telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, termasuk dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui inklusi keuangan yang luas, kita membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menegaskan kembali komitmen memperkuat ekosistem ekonomi daerah, memperluas akses layanan keuangan formal, serta mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi wadah penting untuk mengakselerasi peran TPAKD di seluruh daerah sebagai garda terdepan dalam menghadirkan solusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan formal (unbanked society).
Melalui semangat kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah, Rakornas TPAKD 2025 diharapkan melahirkan rekomendasi konkret untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkeadilan sosial — sejalan dengan **visi besar Indonesia Emas 2045.(ADV)