PTUN sarankan Gubernur Cabut Surat pemberhentian Asyura agar bisa menjalankan tugas

0
863
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN TPi , Batam, Muhammad Irwan, SH

Batam-Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Muhammad Irwan,SHdidampingi Panitera Muda Bambang Sugi, SH menyatakan seyogyanya Gubernur Kepri Nurdin Basirun harus menghormati putusan pengadilan.

Demikian disampaikan panitera PTUN TPi kepada independennews.com, Kamis (11/8/16) di kantor PTUN tanjungpinang, Sekupang, Batam.

“Putusan PTUN no : 8/G/2016/PTUN.TPI yang menyatakan Muhammad Astra Ketua DPRD Kabupaten Karimun masih tetap menjabat Ketua, oleh sebab itu gubernur Kepri disarankan agar mencabut atau menangguhkan Surat Keputusan Gubernur Kepri no : 1768 tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun, H.Muhamad Asyura.”kata Muhammad Irwan

Kata Irwan, Sesuai Surat edaran Menteri Pendayaan Apartur Negara nomor 24 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan agar setiap pejabat mentaati putusan pengadilan

“Gubernur Kepri mestinya mencabut malaksanakan putusan sela itu sehingga Muhamad Asyura dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua DPRD Karimun sambil menunggu adanya keputusan yang bersifat berketetapan hukum ,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Bambang selaku panitera muda dan panitera pengganti menyebutkan sambil menunggu proses peradilan Nurdin Basirun diharapkan gubernur kepri mencabut surat yang dikeluarkan nya ,agar Asyra dapat menjalankan tugasnya sebagai ketua DPRD.

Sementara itu, kata Bambang Sugi pihaknya telah mengirimkan surat putusan ke Pemprov Kepri
yakni tergugat Gubenur Kepri Nurdin Basirun, tergugat dua DPRD Karimun dan tergugat tiga Badan Kehormatan DPRD Karimun.

“Apabila putusan sela ini tidak dijalankan oleh gubernur, Asyura nantinya bisa melakukan banding.”katanya

Lanjutnya persidangan kasus Asyura masih sebatas pemeriksaan berkas berkas belum pemeriksaan saksi atau sidang materi pokok.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here