Pemprov Jateng Tingkatkan Transparansi Keuangan, Raih Apresiasi dari BPK
Redaksi
01/09/2025 16:48
.
2 min read
Independennews.com | Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Capaian tersebut tercermin dari peningkatan signifikan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dicapai dari tahun ke tahun.
Pada semester I 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 90,96%, naik menjadi 92,24% di semester II 2024, dan kembali meningkat menjadi 93,46% pada semester I 2025.
“Capaian ini sudah jauh di atas standar nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 85%. Namun kami tetap mendorong agar pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan hingga menyentuh angka 95%,” ujar Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).
Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pemeriksaan pendahuluan untuk semester II tahun 2025 akan segera dimulai, yang mencakup beberapa fokus utama, seperti:
Pengelolaan barang milik daerah
Also Read:
Pendapatan asli daerah (PAD)
Pengelolaan RSUD Dr. Moewardi Solo dan RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Investasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 25–30 hari kerja, sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terinci. Hasil akhir pemeriksaan dijadwalkan rampung dan diserahkan kepada pemerintah provinsi pada Desember 2025.
Pemprov Siap Perkuat Sistem Pengawasan
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemeriksaan dari BPK tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan yang profesional.
“Tujuan kita jelas: mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Tengah. Kami siap membuka data secara proaktif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Good Governance dan Dukungan Masyarakat
Also Read:
Peningkatan capaian ini menjadi bukti bahwa Pemprov Jateng konsisten menjalankan prinsip good governance. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas sektor, diharapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat mencapai target 95% pada akhir 2025.
Dengan semangat transparansi, integritas, dan akuntabilitas, Jawa Tengah menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan sistem pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia.
You might also like
